Pansus Raperda P4GN dan PN Minta Masa Kerja Diperpanjang Sebulan

Anggota Pansus Raperda Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) DPRD Kaltim, Masykur Sarmian saat menyampaikan laporan kerja. (Foto DPRD Kaltim)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA -Anggota Pansus Raperda Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) DPRD Kaltim, Masykur Sarmian, mengatakan, Pansus yang dibentuk Februari 2022 telah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka percepatan pembahasan Raperda P4GN dan PN, tapi untuk menyelesaikan draft Raperda tersebut, masa kerja Pansus perlu ditambah satu bulan.

“Pansus telah melaksanakan rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, konsultasi pansus, konsultasi publik, hingga kunjungan kerja. Hal ini dilakukan guna menyempurnakan draft raperda,” ujar Masykur saat menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Rabu (19/5/2022).

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim.

Disebutkan, terhadap Raperda P4GN dan PN, telah dilakukan perbaikan sebanyak empat kali berdasarkan hasil rumusan, saran dan masukan yang diterima Pansus dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Secara substansi, draft raperda telah mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan PN, dan telah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” terang dia.

Selain pengaturan secara normatif, kata Masykur, Pansus berpendapat masih membutuhkan informasi tambahan dari perangkat daerah terkait  teknis pelaksana  Perda itu nantinya, sebagaimaimana diatur Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan PN.

“Sesuai dengan persyaratan pengajuan permohonan fasilitasi di Kemendagri, dibutuhkan berita acara kesepakatan bersama, antara DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim,” katanya.

Setelah itu, kata Masykur lagi, Raperda P4GN dan PN baru masuk tahapan pelaksanaan uji publik,  mengajukan fasilitasi Raperda kepada Mendagri,” paparnya.

Menurut Masykur, Pansus bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan. Dari itu, karena masa kerja Pansus perlu perpanjangan hingga satu bulan ke depan,” tandasnya. (adv)

 

Tag: