Catatan S Silaban

Rencana parkir berlangganan oleh Pemkot Samarinda itu wajib ditolak. Apalagi jika benar, kabarnya utk motor saja Rp 400 ribu setahun. Kondisi ekonomi warga, terutama yang hanya punya motor, banyak yang sedang ketat. Bayangkan jika punya 2-3 motor, harus keluar jutaan rupiah hanya untuk parkir.

Parkir berlangganan itu cerminan sikap malas Pemkot.  Yang mau gampangnya saja dapat duit dari warga.

Jangankan di Samarinda, di Jakarta saja, PAD-nya dari parkir tak seberapa dibandingkan potensinya. Era Ahok sebagai gubernur, dia bilang, duit parkir lebih banyak masuk kantong pribadi. Pribadi oknum aparat dan pelaksana lapangan.

Jika parkir dikelola dengan baik dan jujur, pendapatan Pemkot dari retribusi itu pasti bagus. Tapi faktanya menunjukkan untuk mobil dinas mewah  wali kota disewa Rp 160 juta sebulan. Mobil dinas 10 camat dan 59 lurah disewa selama beberapa tahun terakhir. Juga mobil dinas untuk ratusan kepala dinas-kepala badan, sekretaris dinas, kepala-kepala bidang, semua disewa. Sungguh pemborosan yang luar biasa.  Duit habis, aset tak dapat.

Sementara itu dalam kondisi berutang kepada berbagai pihak, Pemkot malah membangun asrama polisi senilai puluhan miliar di Jalan Gelatik, padahal  tak ada kewajiban Pemkot untuk itu.

Tidak usah berdalih; “masyarakat jangan dipaksa. Bisa pilih berlangganan bulanan atau tahunan. Intinya kan sama. Warga “dipaksa” bayar.”

Parkir berlangganan itu wajib ditolak.  Pemerintah yang yang malas, kok warga yang dibebani.@

Tag: OpiniParkir