Partai Gerindra Tidak Bisa Mengintervensi Caleg yang Menolak di-PAW

aa
H Helmi Abdullah, Ketua DPD Partai Gerindra Kota Samarinda. (Foto Intoniswan)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Partai Gerindra tidak bisa mengintervensi calon anggota DPRD Samarinda yang diusulkannya di pemilihan umum legislatif (Pileg) Tahun 2019 yang menolak di-PAW (Pergantian Antar Waktu) karena berasal dari Partai Golkar dan Hunura dan kini masih menjadi anggota DPRD Samarinda

Hal itu dikatakan Ketua DPD Partai Gerindra Kota Samarinda, H Helmi Abdullah kepada Niaga, Asia ketika diminta tanggapannya sehubungan empat caleg yang diusulkan Gerindra menolak di-PAW sebagai anggota DPRD Samarinda, pada hari Kamis (27/9). Empat anggota DPRD Samarinda yang pindah ke Gerindra dan sudah ditetapkan KPU Samarinda dalam DCT itu adalah Alphad Syarif, Adhitiaguatiwarman, Mashari Rais, dan H Syaiful.

Alphad, Cs Masih Bisa Terima Gaji dengan Catatan Mengembalikan Bila Kalah di Pengadilan

Menurut Helmi, ketika keempatnya disampaikan ke KPU Samarinda sebagai bakal caleg dari Partai Gerindra, keempatnya sudah melampirkan surat peryataan ke partai mereka yang lama, Golkar dan Hanura sebagai persyaratan maju menjadi caleg di Pileg 2019 untuk DPRD Samarinda. “Saya percaya dengan surat pernyataan mereka itu, mereka akan mengundurkan diri dari DPRD Samarinda,” ujarnya.

Tapi dalam perjalanan, muncul gugatan dari masyarakat yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda ke DPRD Samarinda yang menolak keempatnya diberhentikan sebagai anggota DPRD Samarinda, dan dalam putusan provisi, hakim mengabulkannya. Kemudian, saat bersamaan KPU Samarinda mensahkan keempatnya masuk dalam DCT (Daftar Calon Tetap) anggota DPRD Samarinda dari Partai Gerindra di Pileg 2019.

“Di satu sisi, keempatnya memang sudah menyatakan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Samarinda karena pindah partai ke Gerindra dan KPU sudah memasukkan dalam DC T Di sisi lain, keempatnya “menang” di PN Samarinda,” kata Helmi.

Situasi demikian, lanjut Helmi, Gerindra serba salah. Untuk menarik keempatnya dari DCT, peraturan yang berlaku mengatakan ada konsekuensi hukumnya terhadap yang mengusulkan, dari itu Gerindra lebih memilih tidak melakukan aksi apa-apa sambil menunggu terbitnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas perkara yang saat ini tengah berjalan di PN Samarinda. “Apa yang terjadi sekarang ini di luar dugaan saya,” kata Helmi. (001)