PAW Irwan dan Danni di DPRD Nunukan Masih Tunggu SK Gubernur

Irwan Sabri dan Danni Iskandar (Foto: Istimewa)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Pergantian Antara Waktu (PAW) dua anggota DPRD Nunukan, pascapencalonan sebagai kepala daerah, masih menunggu Surat Keputusan (SK) pengangkatan anggota DPRD dari Gubernur Kalimantan Utara.

“Bupati Nunukan sudah mengirimkan surat permohonan peresmian pengangkatan ke bagian pemerintahan orovinsi Kaltara,” kata Kasubag Persidangan Risalah dan Publikasi, Sekretariat DPRD Nunukan, Herwin, Jumat (27/11).

Dia menjelaskan, surat permohonan peresmian pengangkatan yang dikirimkan tanggal 23 November 2020 akan diproses oleh Pj Gubernur Kaltara, dengan batas waktu paling lama 14 hari kerja.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi dan kabupaten/kota, peresmian pengangkatan DPRD, dapat dilakukan selambatnya 60 hari sejak terbit SK peresmian pengangkatan dari Gubernur.

“Khusus untuk pelaksananan PAW anggota DPRD, diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 dari Pasal 111 sampai 116,” ujarnya.

Permohonan mundur dua anggota Fraksi Demokrat DPRD Nunukan disampaikan, setelah KPU Nunukan menetapkan, Irwan Sabri terdaftar sebagai calon Wakil Gubernur Kaltara. Sedangkan Danni Iskandar, ditetapkan sebagai calon Bupati di Pilkada Nunukan.

Terhadap pelaksanaan PAW pula, KPU Nunukan telah menerbitkan surat keputusan hasil rapat pleno yang isinya, anggota DPRD pengganti dipilih berdasarkan peringkat suara terbanyak. Berikutnya, sebagaimana perolehan suara partai politik.

“Irwan Sabri jabatan Wakil DPRD digantikan Robinson Totong. Sedangkan Danni Iskandar, jabatan Ketua Fraksi Demokrat DPRD digantikan Darmawansyah,” bebernya.

Robinson Tolong dalam pemilihan legislatif tahun 2019 partai Demokrat Dapil I Nunukan, berada di peringkat ke-4 dengan perolehan suara sebanyak 349. Adapun Darmawansyah menempati perolehan suara terbanyak ke-5 dengan jumlah suara 99.

Peresmian pengangkatan kedua anggota DPRD Nunukan hasil PAW diperkirakan paling cepat pertengahan bulan Desember 2020, atau selambat-lambatnya Januari 2021.

“Kalau situasinya memungkinkan, bisa di pertengahan Desember, tapi bisa pula mundur ke bulan berikutnya. Intinya, tidak lebih 60 hari setelah menerima SK Gubernur,” pungkasnya. (002)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *