TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dibaca sebagai faktor yang berpotensi mengubah peta politik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terutama terkait penataan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu mendatang.
Isu tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar dan jajaran Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kukar, Sabtu (11/4/2026).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar, Rendi Solihin, mengungkapkan bahwa perubahan wilayah akibat masuknya sebagian kawasan Kukar dalam delineasi IKN berpotensi memicu pemekaran dapil.
Menurutnya, kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar partai politik tidak gagap menghadapi perubahan struktur wilayah dan distribusi pemilih.
“Banyak kemungkinan yang terjadi ke depan, karena sebagian wilayah Kukar masuk dalam delineasi IKN. Ini bisa berdampak pada pemetaan dapil yang mungkin akan pecah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya kini mulai menyusun berbagai skenario politik secara komprehensif, termasuk memetakan dampak perubahan wilayah terhadap strategi pemenangan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari pemanasan dini menghadapi tahapan Pemilu 2029, yang menurutnya tidak bisa disiapkan secara instan.
“Skema sudah kami siapkan dari A sampai Z, termasuk kemungkinan perubahan yang terjadi akibat kebijakan nasional maupun dinamika wilayah,” tambahnya.
Tak hanya itu, PDI Perjuangan Kukar juga telah menggerakkan “mesin” partai hingga tingkat bawah. Penjaringan bakal calon (balon) telah dilakukan melalui pleno di 20 kecamatan dengan metode jemput bola ke masyarakat.
Hasilnya, nama-nama yang terjaring telah disampaikan ke tingkat DPD sebagai bahan awal konsolidasi politik.
Dalam waktu dekat, DPC PDI Perjuangan Kukar juga akan menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) yang melibatkan seluruh pengurus PAC di 20 kecamatan serta ranting di 237 desa dan kelurahan.
“Kita siapkan mulai dari sekarang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menyebut kunjungan ini merupakan bagian dari program konsolidasi demokrasi yang dilakukan ke seluruh partai politik.
Ia menekankan pentingnya komunikasi sejak dini antara penyelenggara pemilu dan partai politik, terutama dalam menghadapi tahapan panjang menuju Pemilu 2029.
“Diskusi yang kami lakukan juga menyentuh berbagai tahapan pemilu ke depan. Ini penting agar semua pihak siap dan memahami proses yang akan berjalan,” tuturnya.
Perubahan wilayah dan dinamika kebijakan menurutnya, termasuk terkait IKN, menjadi faktor yang perlu dicermati bersama agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemilu.
Pertemuan ini menandai awal dari rangkaian komunikasi intensif antara Bawaslu dan partai politik yang ada di Kukar, sekaligus menjadi sinyal bahwa pemanasan menuju kontestasi 2029 telah dimulai, di tengah bayang-bayang perubahan besar akibat kehadiran IKN.
“Setelah PDI Perjuangan, kita juga akan mengunjungi partai politik lainnya di Kukar,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: PDIP