Pelaku Ekonomi Kreatif di Balikpapan Masih Dalam Masa Pertumbuhan

Dialog Publik yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Walikota Balikpapan, Jumat (25/3/2022). (Arif Fadillah/Niaga.Asia)

BALIKPAPAN, NIAGA.ASIA– Ketua Umum Himpunan Pengusaha Ekonomi Kreatif (Hiekraf) Kalimantan Timur (Kaltim), Anwar Cholis, mengungkapkan, ekonomi kreatif merupakan pondasi dalam perkembangan industri pariwisata. Pelaku ekonomi kreatif di Balikpapan masih dalam masa pertumbuhan.

Hal itu diungkapkannya  dalam Dialog Publik mengenai Perspektif Pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan Sebagai Teras Ibu Kota Nusantara di Aula Rumjab Wali Kota Balikpapan, pada Jumat (25/3/2022) siang.

Dialog diselenggarakan Pemkot Balikpapan berkolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Ekonomi Kreatif (Hierkraf) Kaltim, dimana, dalam hal ini, Pemkot Balikpapan adalah penerima Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nomor 1 se-Indonesia dari Ombudsman RI Tahun 2021.

“Jadi kita sebagai asosiasi usaha ekonomi kreatif, inilah saatnya untuk mendorong bersama dengan pemerintah dan stakeholder, untuk membangkitkan menumbuh kembangkan sektor-sektor daripada 17 sub sektor ekonomi kreatif itu,” ujar pria yang disapa Olle tersebut.

Kehadiran IKN dikatakan Olle menjadi momentum bangkitnya ekonomi kreatif. Mesti dilakukan persiapan dari sekarang terutama dalam meningkatkan kualitas SDM hingga memberikan sertifikasi pada pelaku ekonomi kreatif.

“Kita bicara tentang ibu kota tentu bicara tentang kompetisi dengan para pendatang dan para investor. Jadi bagaimana kita sebagai ujung tombak IKN sendiri, adalah pelaku ekraf yang bermuatan lokal itu harus dikembangkan SDM nya,” terangnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang diwakili Plt.Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni menjelaskan penghargaan pelayanan publik tersebut sebenarnya buah kerja keras dari pemerintah kota jauh sebelumnya adanya IKN.

Ada atau tidak adanya rencana pemindahan IKN ke Provinsi Kaltim, tidak mengurangi komitmen Pemkot Balikpapan untuk terus berbenah mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima.

Tentu sebagai kota penyangga IKN, diharapkan pelayanan publik Balikpapan menjadi contoh daerah lain. Di sisi lain Balikpapan diprediksi akan terus penambahan jumlah penduduk. Dengan penghargaan tersebut pula bisa mendorong investor yang turut berdampak pada ekonomi kreatif.

“Jadi isu strategisnya dalam menghadapi IKN  diantaranya, air bersih, pelayanan publik termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu sudah harus kita antisipasi, karena perkiraan penambahan terkecilnya sekitar 1 juta jiwa,” tutur Murni.

Sementara Komisioner Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus sinergi dengan Peningkatan Smart City. Tentu dengan kualitas pelayanan publik saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

“Salah satu hal terpenting dalam pengembangan Smart City adalah Smart Governance. Muara dari konsep Smart City itu adalah peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.

Pada tahun 2020 lalu Pemerintah telah menetapkan wacana Gerakan Menuju 100 Smart City untuk menjadi Digital Nation. Penyusunan masterplan dan quickwin kota pintar untuk 100 kabupaten/kota telah dilaksanakan.

“Jadi Objek dari program Smart City di Indonesia adalah masyarakat, pemerintah dan infrastruktur. Kemudian, Harus ada kolaborasi antara semua pihak untuk mendukung percepatan Smart City demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” sambungnya.

Kemudian, lanjut dia, berbagai masalah muncul di Indonesia pelayanan publik masih banyak dilakukan secara manual, kurangnya informasi yang disampaikan, orang-orang yang mengulur waktu pelayanan, ketidakpastian dalam memberikan solusi hingga penyelesaian yang berlarut-larut.

“Melalui digitalisasi, diharapkan Smart City dapat memberikan jaminan publik di berbagai kota memiliki pengelolaan yang cerdas dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan dan pengelolaan kota,” katanya.

Penulis : Kontributor Balikpapan Arif Fadillah | Editor : Intoniswan

Tag: