JAKARTA.NIAGA.ASIA-Perekonomian Indonesia di awal tahun 2020 pada bulan Januari menghadapi tantangan akibat kondisi global, salah satunya adalah merebaknya virus Corona dari Tiongkok yang mengakibatkan terganggunya perekonomian yang terdampak antara lain melalui sektor perdagangan dan pariwisata.
Pelemahan ekonomi di Tiongkok berdampak pada pelemahan di berbagai negara antara lain Amerika Serikat (dimana 10% intermediate goods berasal dari Tiongkok) dan kawasan Asia termasuk Indonesia (40% intermediate goods berasal dari Tiongkok). IMF memperkirakan akan terjadi lagi pemangkasan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dalam persentase 0,1% sampai 0,2%.
Untuk menjaga perekonomian tetap pada arahnya dan agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga, Pemerintah mendorong Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada periode awal tahun 2020.
“APBN kita terus-menerus mencoba merespons dengan melakukan rekalibrasi untuk melakukan stabilisasi counter cyclical dalam rangka memperbaiki pemerataan dan alokasi. Bagaimana kita menciptakan pelayanan publik dan memberikan dorongan pada sektor-sektor yang memang kita anggap perlu mendapatkan perhatian. Omnibus Law di bidang cipta (lapangan) kerja dan berbagai reformasi sektor riil yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, kita harapkan akan menyumbang confidence momentum positif,” demikian diungkapkan Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Aula Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
Lebih lanjut Menkeu menambahkan, pada sektor pariwisata Pemerintah segera memfinalkan perhitungan untuk insentif dalam bentuk diskon kepada para penumpang di dalam rangka mencapai tujuan wisata dan insentif untuk travel agent mancanegara yang bisa membawa wisatawan ke dalam negeri Indonesia.
“Untuk Kartu Pra Kerja, kita juga sedang memfinalkan. Nanti kita akan tahu berapa kebutuhan anggarannya. Tapi ini akan segera diluncurkan dan kita tentu berharap bahwa Rp10 triliun anggaran untuk 2 juta kartu pra kerja segera bisa diimplementasikan. (Diharapkan) bisa meningkatkan permintaan terhadap training dan pelatihan yang bisa mendorong perekonomian,” terang Menkeu. (*/001)
Tag: Perekonomian