SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud  berkomitmen bahwa pendanaan pendidikan sudah diamankan, sehingga seluruh mahasiswa Kaltim tetap akan menerima manfaat program tersebut. Pemangkasan TKD (Transfer ke Daerah) dari pemerintah pusat ke APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak akan berdampak pada keberlanjutan Program GratisPol.

“Tidak ada halangan melintang tahun depan untuk GratisPol. Sesuai semester 1, 2, dan seterusnya, insyaallah semuanya sudah kita siapkan untuk anggaran anak-anak Kaltim,” ungkapnya Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim jalan Gajah Mada, Kota Samarinda pada Senin (17/11/2025).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menyiapkan biaya pendidikan untuk 124.000 mahasiswa dengan total anggaran mencapai Rp1,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup pembiayaan mahasiswa dari semester awal hingga tingkat akhir, baik di universitas negeri maupun swasta.

Menurut orang nomor satu di Bumi Etam itu, fokus utama Pemprov Kaltim saat ini adalah membangun infrastruktur manusia. Selama kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus diperkuat, kata dia, pembangunan sektor lain akan lebih mudah diwujudkan.

“Kalau SDM-nya sudah bagus, insyaallah yang lainnya gampang,” jelasnya.

Ditegaskannya kembali, pemangkasan APBD tidak akan mengurangi tekad Pemprov Kaltim dalam memprioritaskan pendidikan. Ia menilai pendidikan bukan beban biaya, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.

“Kita harus mempersiapkan generasi emas yang mampu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan. Kalau ingin Kaltim ini memiliki produktivitas tinggi, maka anak-anak kita harus menjadi SDM tinggi. Standarnya adalah S1,” katanya.

Dia juga membeberkan bahwa untuk jenjang pascasarjana, Pemprov Kaltim juga membuka peluang pembiayaan penuh bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke S2 dan S3, dengan syarat berdomisili di Kaltim minimal tiga tahun.

Ambisi besar pria kelahiran 1 Juni 1980 ini didasari bahwa anggaran program GratisPol harus digunakan secara optimal dan tepat sasaran, tanpa penyimpangan. Sehingga, pengelolaan anggaran harus benar-benar akuntabel, transparan, tertib administrasi, serta siap dipertanggungjawabkan kapan saja.

“Ini uang rakyat, amanah rakyat, untuk masa depan rakyat. Seluruh kampus di Kaltim harus memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada mahasiswa yang membutuhkan,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial Diskominfo Kaltim

Tag: GratisPol