SAMARINDA.NIAGA.ASIA  – Pembahasan APBD Perubahan  Kaltim tahun anggaran 2021 buntu, sehingga belum juga diketok hingga menjelang berakhirnya bulan September 2021.

“Hal ini lantaran tidak adanya kata sepakat antara legislatif dan eksekutif,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun saat dikonfirmasi, Kamis (30/9/2021).

Menurutnya, apabila nota kesepahaman APBD-P tahun anggaran 2021 tidak menemukan kata sepakat antara Pemprov Kaltim dengan DPRD Kaltim, maka opsinya tidak ada kegiatan baru yang anggarannya dari APBD-P.

“Kegiatan yang dikerjakan Pemprov sampai akhir tahun hanya yang tertuang di APBD-Murni tahun anggaran 2021,” sambungnya.

“Tapi bisa pula  untuk APBD-P ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub),” kata Samsun.

Diketahui APBD-Murni Kaltim Tahun 2021 sebesar Rp 11,61 Triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp 9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 12,27 miliar.

Serapan anggaran yang sangat kecil menjadi salah satu pengaruh belum disahkannya APBD-P tahun anggaran 2021 ini. Sebab, capaiannya baru sekitar 36 persen.

“Nah masih banyak yang belum terserap, masih banyak kan duitnya. Habisin dulu yang ada, itu salah satu alasan Badan Anggaran (Banggar) belum sepakat karena serapan anggaran masih rendah,” jelasnya.

Penulis : Muhammad Fahrurozi | Editor : Intoniswan

Tag: APBD Kalimantan Timur