Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie meresmikan Pelabuhan Tengakyu I di Tarakan yang mulai dibangun sejak 3 tahun lalu dengan anggaran APBD Kaltara Rp105 miliar, Sabtu (15/8/2020). (Foto Infopubdok Kaltara)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pembangunan dan Rehabilitasi Pelabuhan Tengkayu I yang awalnya banyak dikritik karena menelan anggaran Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) Rp105 miliar akhirnya tuntas dan diresmikan Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie, Sabtu (15/8/2020).

“Pelabuhan ini dibangun secara bertahap selama tiga tahun, dengan total Rp 105 miliar. Ini keputusan resiko besar, karena mengalahkan prioritas kegiatan lainnya.Kebijakan ini bukan tanpa pengukuran, tapi sebuah resiko yang sudah saya hitung, dan dengan keberanian,” kata gubernur.

Kenapa harus diputuskan? Karena, kalau mau disebut daerah maju, indikatornya adalah mampu menyediakan moda transportasi berserta infrastruktur dan Sarpras lainnya secara aman, nyaman dan mudah.

“Harus diakui, ketika proses pembangunan berjalan, banyak kritikan yang masuk. Namun, tetap berjalan hingga akhirnya diresmikan pada hari ini,” ujarnya gubernur lagi, dimana pada saat yang sama juga meluncurkan program pembayaran retribusi pelabuhan non tunai  yang memang harus dilakukan demi kemajuan Kaltara.

Menurut gubernur, Pelabuhan Tengkayu I, sesuai perintah UU harus menjadi aset Pemprov Kaltara untuk dapat dikembangkan dan direhabilitasi. Setelah selesai dibangun, pengelolaan pelabuhan harus pandai merawat dan memeliharanya. Juga masyarakat, agar peduli dan menjaga kebersihan seluruh sarana prasarana yang ada di pelabuhan.

“Selain itu, pengelola harus memastikan kedisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah pelabuhan. Lalu soal keamanan dan ketertibannya cukup wajib menjadi perhatian,” ujarnya.

Soal sistem pembayaran non tunai, kata gubernur seudah sejak 3 tahun lalu  digagas. Begitu pula  untuk pembayaran perjalanan dinas, honor, gaji PNS dan PTT saat ini sudah dilakukan secara non tunai.

Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie dalam kunjungan kerja di Tarakan juga menyerahkan DAK Pendidikan di Tarakan Rp25 miliarr, Sabtu (15/8/2020). (Foto Infopubdok Kaltara)

Pembayaran non tunai akan lebih aman dari ancaman kejahatan. Selain itu, lebih efisien juga menghidupkan ekonomi daerah.  Manfaatnya bagi pemerintah, akan mampu meningkatkan pendapatan dan sulit dilakukan tindak korupsi.

“Dan, di masa pandemi ini, pembayaran non tunai juga lebih higienis,” kata gubernur.

Sekarang ini, lanjutnya, yang terpenting  adalah  mau belajar cepat untuk dapat menggunakannya. Dari itu, ucap gubernur, terima kasih kepada BI yang sudah bekerjasama, dan pengelola di pelabuhan yang diharapkan mampu meningkatkan PAD. Manfaat lainnya, bagi Kota Tarakan akan dilakukan pembangunan yang dibutuhkan.

Lalu, soal penegakan disiplin protokol kesehatan. Saat ini, kata gubernur, sudah ada Inpres No. 6/2020, di dalamnya ada instruksi kepada kepala daerah agar membuat perkada atau perda untuk pemberian sanksi bagi warga yang tidak disiplin menegakkan protokol kesehatan.

Kemungkinan ada denda sekitar Rp 250 hingga 500 ribu. Saat ini, Pemprov Kaltara tengah menyusun Pergub dan sudah selesai dikonsultasikan ke Kemendagri. Insya Allah dalam Minggu-minggu ini sudah diteken dan disosialisasikan.

Pilkada 2020

Dalam rangka pelaksanaan PIlkada serentak 2020,  gubernur mengajak agar momen ini benar-benar dijadikan sebuah pesta demokrasi, bukan pesta menjelekkan. Dari itu, satukan persaudaraan dan ciptakan rasa tenang bagi warga atas pelaksanaannya. Dan, akhirnya akan terpilih kepala daerah yang lebih baik yang membawa masyarakatnya sejahtera dan cerdas.

“Gunakan pikiran sehat dan nurani bersih untuk istiqomah memilih pemimpin. Memilih pemimpin adalah bagian dari kewajiban seorang umat. Jadi, jangan golput.,”  ajak gubernur.

Ia juga minta masyarakat croscek kebenaran informasi yang diterima. Datang ke TPS dengan kesadaran penuh. Tentukan pilihan yang sesuai nurani.

Dari Tengkayu I, gubernur  bersama rombongan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan jajaran tenaga pendidik tingkat SMP, SMA/SMK negeri dan swasta se-Kota Tarakan di ruang pertemuan SMK negeri 1 Tarakan.

Acara ini diselingi dengan penyerahan secara simbolis bantuan pembangunan bidang pendidikan sumber dana APBD dan APBN (DAK) Tahun Anggaran 2020 kepada sejumlah SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta di Tarakan.

“Total anggarannya, sekitar Rp 25 miliar,” ungkapnya.

Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie dalam kunjungan kerja di Tarakan juga menyerahkan Bansos bagi mahasiswa terdampak COVID-19, Sabtu (15/8/2020). (Foto Infopubdok Kaltara)

Gubernur berharap lewat bantuan ini, kualitas belajar akan semakin meningkat. Lebih penting lagi, gunakan anggaran yang tersedia sesuai aturan dan peruntukannya, karena pasti akan diaudit BPK.

Ia juga memerintahkan kepada jajaran Disdikbud Kaltara untuk melakukan asistensi, bimbingan, monitoring dan evaluasi.

“Anggaran ini sifatnya swakelola. Dari itu, sangat rawan diselewengkan. Jangan sampai itu terjadi. Karena, bantuan ini adalah hak dan kepentingan orang banyak. Saya minta, bantu Pemprov Kaltara untuk melakukan tata kelola keuangan yang tepat. Bantu Pemprov Kaltara meraih Opini WTP untuk yang selanjutnya dari BPK RI,” pesan gubernur.

Kuncinya adalah pengelolaan dan melaksanakan anggaran sesuai aturan. Kalau tak faham, maka minta pendapat kepada ahlinya, inspektorat atau lembaga terkait lainnya. Selanjutnya, setiap guru dminta tak hanya bisa mengajar, tapi juga memahami aturan ASN lainnya. Baik Permen, Perka BKN, surat edaran dan lainnya. Terakhir, tetap jaga kebersihan sekolah dan fasilitas pendukung lainnya.

Di Tarakan, saya juga menyerahkan secara simbolis BST Pemprov Kaltara kepada warga terdampak Covid-19 senilai Rp 200 ribu per KK serta Bansos Tidak Terencana Tahun 2020 sebesar Rp 600 ribu untuk mahasiswa terdampak ekonomi akibat Covid-19 di sejumlah perguruan tinggi. (adv)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *