SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah telah memutuskan Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara (IKN) baru. Keputusan itu, berpotensi menggagalkan upaya Kalimantan Timur menurunkan emisi karbon.
Kalimantan Timur masuk sebagai provinsi di Indonesia, yang mendapatkan kepercayaan Bank Dunia melalui negara donatur, untuk menjaga hutannya dari deforestasi atau alih fungsi hutan, melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
FCPF sendiri sebagai bentuk persiapan Indonesia, khususnya Kalimantan Timur yang memiliki hutan sebagai salah satu paru-paru dunia, untuk menerapkan keberhasilan menurunkan emisi karbon dalam 5 tahun mulai tahun 2020-2024 mendatang.
“Saya tidak tertarik soal ibu kota negara baru. Saya lebih tertarik bahas soal dampaknya,” kata Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kalimantan Timur Prof Daddy Ruhiyat, saat tampil sebagai salah satu pembicara pelatihan jurnalistik FCPF, di Hotel MJ Jalan KH Khalid, Samarinda, Sabtu (7/9).
Daddy menerangkan, pembangunan IKN mesti dikawal bersama. “FCPF ini program bersama, satu-satunya program di Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Kalau sampai gagal, global bisa buat opini Indonesia belum mampu melindungi hutan-hutannya,” ujar Daddy.
Sejauh ini, menurut Daddy, pemerintah belum memastikan benar lokasi sebenarnya dimana kawasan IKN akan dibangun. Namun dia berharap, IKN akan dibangun di kawasan yang sedikit memiliki kawasan hutan.
“Kalau, ada pernyataan bahwa pembangunan ibu kota akan buka lahan, itu jelas akan meningkatkan emisi karbon. Padahal, FCPF ini notabene program negara,” tegas Daddy.
“Pembangunan ibu kota negara ini isu besar. Deforestasi hutan, juga isu besar. Bappenas pasti mengetahui itu, kalau Kaltim sedang melaksanakan upaya penurunan emisi karbon,” ungkap Daddy.
Daddy juga berharap, upaya Kaltim menurunkan emisi karbon itu, tidak terganggu proyek pembangunan ibu kota baru di Kaltim. “Kaltim sedang siapkan diri menurunkan emisi karbon. Jangan sampai pembangunan ibu kota baru, mengganggu program FCPF,” pungkas Daddy. (006)