TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Kegiatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) Indonesia dengan Malaysia tetap berjalan di masa pandemi COVID-19 . Hanya saja, alokasi anggarannya memang berkurang. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah direalokasi untuk pencegahan dan penanganan pandemi Corona.
Pembangunan infrastruktur jalan, termasuk yang ke wilayah perbatasan, selain bertujuan mempercepat pemerataan ekonomi, dan memudahkan mobilitas masyarakat, juga dapat membuka akses warga untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih muda dan murah. Dengan mudahnya pengiriman logistik. Dengan begitu, tercipta jalur logistik yang dapat memicu pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan,” ungkap Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H Irianto Lambrie, Minggu (2/8/2020).
Dari itu, kata gubernur, atas nama masyarakat Indonesia di Kaltara, ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR. Ini semua juga karena sinergi, komunikasi dan koordinasi yang terbangun dengan baik antara pemerintah daerah dengan pusat.
Sesuai informasi pihak Kementerian PUPR, kata gubernur, menginformasikan, pembangunan jalan perbatasan di Kaltara, dibagi atas dua ruas ruas. Yakni, ruas paralel perbatasan Long Boh hingga Malinau dengan total panjang jalan 614,55 kilometer, dan ruas akses perbatasan Malinau hingga Long Midang sampai Mensalong-Tau Lumbis dengan total panjang 359 kilometer.
“Kondisi terakhir, dilaporkan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional XII, Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, pembangunan jalan di perbatasan Kaltara menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan,” kata gubernur.
Untuk jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 kilometer, sudah terbuka jalan sepanjang 557,55 kilometer. Atau tinggal menyisakan sekira 57 kilometer lagi. Sedangkan untuk kondisi akses jalan perbatasan. Yakni akses jalan perbatasan Malinau-Long Midang, dari total panjang ruas 203,30 kilometer telah teraspal 42,74 kilometer. 160,56 kilometer jalan eksisting berupa tanah, dan relokasi sepanjang 102,47 kilometer.
“Sementara akses jalan perbatasan Mensalong-Tau Lumbis, dari total panjang ruas 155,70 telah teraspal 4,00 kilometer. 124,65 kilometer jalan eksisting berupa tanah, dan jalan yang belum tembus atau kondisi hutan sepanjang 27,05 kilometer,” gubernur menambahkan.
Untuk tahun ini, melalui APBN kembali dialokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan jalan pebatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara. Berdasar rencana awal, sedianya pada 2020 ini, Satker Perbatasan Kaltara mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.
“Namun karena adanya pandemi Covid-19, membuat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR melakukan refocusing, sehingga dana yang awalnya Rp 700,10 miliar untuk pembangunan ruas jalan pararel perbatasan dan akses perbatasan di Kaltara berkurang menjadi Rp 318,9 miliar lebih,” ucap gubernur, seraya menambahkan, dari total 10 paket program jalan perbatasan tahun ini, 8 paket di antaranya telah berkontrak.
Masih di wilayah perbatasan, melalui APBD Kaltara juga dialokasikan anggaran untuk pembangunan jalan. Salah satunya ruas jalan di Nunukan. Tepatnya ruas jalan di depan Pelabuhan Tunon Taka yang kini sudah menjadi kewenangan Pemprov Kaltara.
“Pemprov telah menyiapkan anggaran Rp 4,5 – Rp 5 miliar untuk pembangunan jalan itu. Dengan perbaikan jalan yang akan dilakukan oleh Pemprov, adalah bentuk sinergi kita. Artinya pelabuhan sudah direnovasi, kita daerah memperbaiki jalannya,” pungkasnya. (adv)
Tag: Infrastruktur