Gubernur Katara – Ketua Menteri Sabah Bahas Pembangunan Perbatasan

aa
Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie menyambut kunjungan Ketua Menteri Sabah YAB. Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie Bin Haji Apdal, di Tarakan, Selasa (1/10). (Foto Infopubdok Kaltara)

TARAKAN.NIAGA.ASIA-Pembangunan di wilayah perbatasan antara Kalimantan Utara (Kaltara) Indonesia dengan Sabah, Malaysia dibahas bersama Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie dengan

Ketua Menteri Sabah YAB. Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie Bin Haji Apdal, di Tarakan, Selasa (1/10).

“Kedatangan delegasi dari Sabah, Malaysia ini, dalam rangka untuk membahas tindak lanjut hasil pertemuan Sosek Malindo di Yogyakarta beberapa waktu lalu.  Utamanya terkait dengan pengembangan pembangunan perbatasan,” kata gubernur.

Pokok bahasan, lanjut gubernur, soal perkembangan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Termasuk rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di wilayah perbatasan.

“Kami juga akan mengupas soal perkembangan perekonomian antar kedua negara, terutama untuk mendukung perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan,” ungkap gubernur.

Dalam pertemuan sebelumnya di Sabah pada Pebruari 2019, kata gubernur, Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Utamanya di Serudong, bagian Sabah, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia, dimulai  tahun 2020 mendatang.

“Kesepakatan ini, menjadi salah satu hasil pertemuan Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang dilaksanakan  18-19 Pebruari 2019,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, dari pihak Sabah dihadiri langsung YAB Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal, selaku Ketua Menteri Sabah dan jajarannya. Sementara dari Kaltara,  Gubernur Kaltara, Dr. Ir. H Irianto Lambrie, MM didampingi beberapa pejabat di lingkup Pemprov Kaltara. Termasuk Kapolda Kaltara Bapak Brigjend Inf Indrajit dan juga Bupati Nunukan,  Hj Asmin Laura Hafid.

Menurut gubernur, Pemerintah Malaysia telah menyetujui menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik.

“Atas hal ini, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara,” ungkapnya.

Dari pertemuan tersebut,  kata gubernur, juga disepakati untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi hasil pertemuan kepada pemerintah tingkat pusat masing-masing.

Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Border Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara. (001)

 

 

Tag: