JAKARTA.NIAGA.ASIA – Respons yang disiapkan Pemerintah untuk dapat menghadapi dinamika perekonomian global, salah satunya dengan mendorong deregulasi sektor riil melalui penyederhanaan regulasi ekspor-impor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan menghadiri Rapat Terbatas Bersama Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (27/06).
“Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tersebut menjadi forum penting dalam membahas berbagai langkah strategis dalam merespons dinamika perekonomian global, termasuk mencakup penyesuaian kebijakan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat serta penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara,” kata Airlangga.
Revisi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, mengarah pada pengaturan sektoral sehingga diharapkan akan kian mendorong fleksibilitas.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan memangkas hambatan perizinan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi nasional.
“Dalam kerangka tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut menekankan bahwa deregulasi sektor riil harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing, utamanya melalui penyederhanaan birokrasi sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” ungkap Airlangga.
Selanjutnya, rapat tersebut juga menyoroti terkait kemajuan positif dalam dialog perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah memandang bahwa kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan.
Kedua pihak sepakat untuk mendorong solusi yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan nilai strategis dalam hubungan ekonomi bilateral kedua negara. Saat ini, proses perundingan antara tim negosiator dari masing-masing pihak berlangsung secara intensif untuk menjajaki berbagai opsi permintaan dan penawaran yang diajukan.
Selain itu, kata Airlangga, Pemerintah Indonesia juga memperolah dukungan dan respons positif dari United States Secretary of the Treasury dan United States Trade Representative, terhadap inisiatif dalam memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Indonesia – Amerika Serikat.
“Dukungan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya bersama membangun kemitraan ekonomi yang lebih erat dan saling menguntungkan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sumber: Siaran Pers Kemenko Perekonomian | Editor: Intoniswan
Tag: deregulasiSektor Riil