JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Adang Daradjatun menilai bahwa sektor ekonomi akan menjadi tantangan besar bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Meningkatnya masyarakat kelas menengah di Tanah Air akan membuat pola konsumsi akan meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya revolusi konsumen yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan para pelaku usaha.

Ditemui Parlementaria pada acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019), Adang melihat apabila terjadi revolusi konsumen, tentunya akan menggiurkan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Adang harus perubahan cara pandang bagi para pengusaha lokal untuk terus bersaing dengan perusahaan asing.

“Karena apapun juga masalah ekonomi sangat berimbas kepada kelangsungan bagaimana negara ini, bergerak maju atau mundur perlahan. Saya sependapat bahwa revolusi konsumen itu akan terjadi. Kita lihat kebijakan pemerintah cukup bagus untuk mengakomodasi pengusaha lokal dalam konteksnya mengenai wisata halal, ini merupakan salah satu keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Harus lebih masif lagi ke depan,” tuturnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan bahwa harus ada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha. DPR RI menurutnya akan terus mendukung kinerja pemerintah di bidang ekonomi, selama tujuannya untuk mengakomodasi komponen bangsa berbuat lebih baik dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Ia menegaskan pemerintah sebaiknya tidak acuh terhadap persaingan ekonomi global yang sedang berlangsung saat ini.

“Saya melihat dan berpikir bahwa para pejabat publik saat ini tidak boleh tinggal diam terhadap para pelaku UKM, bahwa apapun juga persaingan global, persaingan di ASEAN ini semakin kuat. Jadi kalau kita tidak berpihak kepada rakyat kecil, khususnya UKM jangan berharap kita akan menjadi negara yang besar. Saya berkeinginan bahwa kerja sama pemerintah dengan DPR harus tetap dalam posisi yang melakukan check and balances dalam konteks supaya kebijakan harus berpihak kepada masyarakat,” tukasnya. (001)