Pemerintah Pusat Kucurkan Rp700 Miliar untuk Pembangunan Jalan di Kaltara

Pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Utara. (Foto Infopubdok Kaltara)

TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Pemerintah Pusat melalui APBN Tahun Anggaran 2020 ini mengucurkan dana Rp700,10 miliar untuk pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Lewat anggaran tersebut, beberapa ruas jalan perbatasan yang dibangun sejak beberapa tahun terakhir akan dilanjutkan pembangunannya tahun ini.

“Atas nama masyarakat Indonesia di Kalimantan Utara, terutama yang berada di wilayah perbatasan negeri, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah. Terima kasih Pak Presiden Jokowi, juga kepada Kementerian PUPR,” kata Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie, Selasa (14/7/2020)

“Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Ini semua berkat sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga perencanaan yang dibuat di daerah diakomodir oleh pusat, dengan mengalokasikan anggaran besar untuk merealisasikan pembangunan di perbatasan,” sambungnya.

Grafis Infopubdok.

Menurut gubernur, dana Rp700 miliar lebih itu, diantaranya untuk melanjutkan pembangunan jalan tembus dari Malinau – Krayan (Nunukan), pembangunan jalan Long Nawang menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Lalu, pemeliharaan rutin jalan perbatasan dengan panjang efektif 283,33 kilometer.

“Tak hanya tahun ini, sesuai informasi dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII, Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Perbatasan (PJP) Provinsi Kaltara, pada tahun sebelumnya juga telah dialokasikan Rp 733,3 miliar,” ujar gubernur.

Realisasinya pekerjaan tahun 2019 sudah 100 persen. Dari total 17 paket pada 2019, hanya tinggal optimalisasi penyelesaian pada 2 paket. Yakni pada paket pembangunan jembatan semi permanen (MYC) Long Pujungan-Langap, dan jembatan Long Boh-Long Nawang.

Pembangunan jalan di perbatasan sangat penting. Utamanya untuk membuka keterisolasian wilayah. Dengan terbukanya akses jalan, akan memudahkan transportasi orang maupun barang.

Sehingga ke depan, masyarakat perbatasan tidak lagi bergantung hanya dengan sarana transportasi udara. Namun bisa melewati akses darat yang lebih murah dan mudah.

“Dengan adanya jalan,  akan mempercepat pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di wilayah perbatasan,” pungkas gubernur. (adv)

Tag: