Pemilu 2019: Menghitung Perolehan Suara Minimal 5 Jam

aa
Mohammad Taufik dan Hj Ida Farida Ernanda. (Foto Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Menghitung perolehan suara masing-masing calon anggota legislatif, dewan perwakilan daerah, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019 di tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) minimal perlu waktu 5 jam.

Sedangkan situasi di TPS diperkirakan akan dipenuhi banyak saksi, saksi paslon capres dan cawapres dua orang, saksi partai 16 orang, ditambah saksi calon anggota DPD sebanyak 27 orang, sehingga jumlahnya saksi nanti bisa 45 orang.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kaltim, Mohammad Taufik dan Komisioner Divisi Logistik KPU Kaltim, Hj Ida Farida ketika menjawab pertanyaan peserta diskusi “Evaluasi Pemberitaan Media Mssa dalam Pilgub Kaltim Tahun 2018” di Samarinda, Selasa (23/10/2018).

Menurut Taufik, di Pemilu 2019 nanti, di setiap TPS akan ada 5 kotak suara, masing-masing untuk DPR-RI, Provinsi, Kabupaten/Kota, DPD, dan presiden. Waktu yang diperlukan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara tentu akan lebih lama juga, dengan demikian berakhirnya pemungutan suara bisa lebih lama, dan dimulainya penghitungan suara akan lebih sore. “Kalau waktu yang diperlukan untuk menghitung suara di 1 kotak suara 1 jam, maka perlu waktu 5 jam menyelesaikan penghitungan suara. Biasa jadi nanti selesainya sudah malam hari,” tambahnya.

Meski demikian, Taufik yakin pelaksanaan pemungutan suara akan berjalan lancar sebab, dari pantauannya ke kabupaten/kota se-Kaltim, di Pemilu 2019, PPS (Panitia Pemungutan Suara) sebagian besar dari kaum milineal, usianya dikisaran 20-25 tahun. Ketika menjalani seleksi untuk menjadi PPS diketahui pemahamannya akan peraturan tentang pemilu dan pemungutan dan penghitungan suara juga bagus. “KPU optimis pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar karena panitianya masih anak muda, fisiknya kuat,” kata Taufik.

Sementara itu Hj Ida Farida Ernanda menambahkan, karena Pemilu 2019 adalah serentak dengan Pilpres, maka diperlukan TPS di tempat yang lebih luas, selain masa tunggu masuk ke bilik suara lebih lama, jumlah saksi juga banyak. “Kita masih punya waktu yang cukup mendesainnya agar Pemilu di Kaltim berjalan lancar,” katanya.

Ia juga mengatakan, untuk logistik Pemilu 2019 sepenuhnya berasal dari KPU Pusat, dan biaya lain-lain juga dari APBN melalui KPU. Jumlah dana yang tersedia sangat pas-pasan dan hampir sama untuk semua provinsi, kemudian peruntukannya tidak memperhatikan situasi dan kondisi provinsi yang berbeda-beda, sehingga diusulkan direvisi KPU Pusat.

“Khusus untuk logistik, sebagian secara bertahap sudah dikirim KPU Pusat ke daerah-daerah dengan tujuan langsung ke KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi hanya melakukan pengawasan distribusinya ke kabupaten/kota,” kata Ida.

“Untuk APK (Alat Peraga Kampanye) juga akan datang secara bertahap. Untuk APK ini kemarin diusulkan ukurannya dikurangi tapi masih terlihat menonjol untuk dibaca. Kalau ukurannya terlalu lebar hingga 4 meter, rawan rusak diterpa angin kencang apa lagi saat musim hujan, dan mencari lokasi  penempatannya juga susah, apa lagi di kota,” ungkapnya. (001)