SANGATTA.NIAGA.ASIA-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Bappeda menggelar kegiatan Konsultasi Publik RKPD tahun 2020 dan Forum Gabungan SKPD Kutim sebagai bentuk Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutim tahun depan. Kegiatan bertema “Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan” ini dilaksanakan di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Senin (18/3/2019).
Kegiatan dilangsungkan selama dua hari, sejak Senin-Selasa (19/3/2019). Setidaknya 250 peserta dari OPD, DPRD Kutim, seluruh Camat se-Kutim, pimpinan perusahan, perbankan hadir memenuhi ruang Akasia. Termasuk para akademisi dan tokoh masyarakat. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati H Kasmidi Bulang mewakili Bupati. Ditandai dengan pemukulan gong.
Bupati Kutim Ismunandar dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kasmidi mengatakan kegiatan ini merupakan agenda wajib yang dilaksanakan. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bahwa pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah politik, teknokratik, partisipatif, top-down, bottom-up. Selanjutnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaaan dan pengendalian evaluasi daerah. “Tahun 2020 adalah tahun ke 4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, Kutim tetap optimis” kata Ismu.
Ismu menjelaskan tema ini menjadi periode pembangunan tinggal landas agribisnis dan agroindustri yang selama ini menjadi grand strategi pembangunan RKPD Kutim. Serta perlu didukung penguatan kebijakan melalui peningkatan pertanian. Program strategis lainnya pembangunan jembatan dan peningkatan jalan di kecamatan dan desa. Sarana prasana kesehatan dan sekolah, fasilitas pemerintah dan kecamatan. “Pemkab Kutim memberikan anggaran 1 millyar perdesa demi menunjang kesejahteraan dan pembangunan di desa serta langsung dikelola aparat desa,” tuturnya.
Kasimidi diluar sambutan Bupati berharap, melalui kegiatan ini tercapai tujuan melalui masukan dan kritikan yang dapat memberi manfaat. Sehingga Gerbang Desa Madu untuk menjalankan pembangunanberjalan fokus dan tuntas.
Sementara itu, Perwakilan Bappeda Provinsi Kaltim Charmajaty mengatakan kegiatan ini untuk menyaring dan menerima masukan berbagai pihak terkait dalam penyusunan RKPD. “Ada 5 prioritas yang perlu (diperhatikan) dalam RKPD 2020 Kutim. Yaitu SDM, daya saing ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan,” jelasnya. Dia menambahkan, prioritas pembangunan daerah disusun agar secara terintergrasi saling bersinergi dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional demi tercapai target.
Senada, Kepala Bappeda Edward Azran pada kesempatan tersebut meminta agar semua OPD bisa menyiapkan seluruh data yang tidak terakomodir dapat disampaikan dalam kegiatan ini. “Pola harus berubah, pengusulan (program) menggunakan E-Planning semua menggunakan sistem IT,” ujarnya. “Kami punya kekurangan, tapi kami ingin berkerja sama demi kemajuan (pembangunan) fokus dan tuntas,” tambahnya. (hms)