NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Nunukan berharap tahun 2023 tidak lagi terjadi refocusing terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) layaknya tahun 2020 dan 2021, serta tahun 2022 berkaitan dengan penanganan Covid-19 maupun untuk BLT BBM.
“Kita berdoa tidak ada refocusing anggaran agar pemerintah dapat bergerak bebas mengalokasikan pembangunan daerah,” kata Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah pada Niaga.Asia, Selasa (01/11/2022).
Tahun 2023 adalah kesempatan baik bagi Pemerintah Nunukan, mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Dengan alokasi APBD tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 1,4 triliun, pemerintah daerah dapat menyusun langkah-langkah tepat mengalokasikan anggaran untuk pasar murah, jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan sembako.
“Dari tahun 2022 sudah kita jalankan gerakan mengatasi inflasi baik dengan sosialisasi ataupun bantuan sembako murah,” sebutnya.
Keyakinan Pemerintah Nunukan mampu mengatasi inflasi dan meningkatkan pembangunan tidak lepas dari selesainya pembayaran sisa utang kepada pihak-pihak lain yang selama ini cukup menjadi beban daerah.
Antisipasi Inflasi
Terlepas dari semakin baiknya keuangan daerah, Pemerintah Nunukan terhadap masyarakat dapat meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara tidak membiarkan lahan-lahan pekarangan maupun lahan perkebunan tidak termanfaatkan.
“Tanamlah tumbuhan palawija yang suatu saat bisa membantu kita karena pada inflasi nilai uang turun disebabkan harga barang tinggi,” ucapnya.
Hanafiah menuturkan, secara teknis Pemerintah Nunukan belum menggambarkan berapa besar anggaran penanganan inflasi dalam RAPBD tahun 2023, namun yakinlah pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat terpuruk.
Operasi pasar harga murah dan bantuan modal bagi pelaku UMKM yang mulai dilaksanakan pemerintah dimaksud agar masyarakat tidak terlalu kesulitan menghadapi inflasi kenaikan harga barang kebutuhan rumah tangga.
“Tahun depan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan dampak inflasi, masyarakat harus tanggung menghadapi kondisi ini,” bebernya.
Bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sangat diharapkan Pemerintah Nunukan dalam menghadapi inflasi, meskipun bisanya bantuan provinsi lebih diarahkan pada kegiatan – kegiatan.
Kegiatan-kegiatan bantuan provinsi akan memperkuat belanda modal pemerintah daerah kepada masyarakat agar dapat bertahan dalam kondisi inflasi yang diperkirakan tahun 2023 semakin meningkat.
“Para ahli ekonomi sudah mulai memprediksi tahun 2023 akan terjadi inflasi besar. Kita harus siap menghadapi ini,” tuturnya.
Tentang inflasi di Kabupaten Nunukan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara tidak menunjukkan angkanya secara spesifik. Untuk angka inflasi di Kaltara bulan September 2022 BPS 1,04 persen, dengan mengambil patokan kenaikan harga barang/jasa Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor yakni sebesar 1,04 persen.
BPS melaporkan di Kota Tarakan terjadi inflasi sebesar 0,97 persen dan Kota Tanjung Selor mengalami inflasi sebesar 1,32 persen.
Inflasi Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi sebesar 8,10 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,48 persen, kelompok perlengkapan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen.
Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,20 persen.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: APBD NunukanHanafiah