NUNUKAN.NIAGA.ASIA– Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui dinas yang membidangi industri kecil dan menengah (IKM) bekerja sama dengan PT Pegadaian, Rumah Kreatif BUMN (RKB) Kabupaten Nunukan dan FOKUTARA Nunukan mengadakan Pelatihan Penyusunan Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System/HAS).
Pelatihan diselenggarakan sesauai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal”.
Pembukaan Pelatihan Penyusunan Sistem Jaminan Halal tersebut berlangsung di Ruang Rapat Perbatasan Lantai 1 Kantor Bupati Nunukan pagi tadi (8/4). Dalam kegiatan pelatihan tersebut, Pemkab Nunukan menggandeng LPPOM MUI Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi narasumber terkait informasi lengkap, proses, pelayanan, dan manfaat sertifikat halal bagi IKM.
“Kami sangat berharap dan akan membantu juga mendampingi IKM di Nunukan sehingga pasarnya nanti tidak hanya di Nunukan, tapi juga ke luar kota bahkan diekspor ke luar negeri,” ungkap Sumarsongko selaku Ketua LPPOM MUI Kaltim.
Pelatihan ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang prosedur dan mekanisme perolehan sertifikat halal produk pangan, serta meningkatkan standarisasi produk pangan di Kabupaten Nunukan.
Bupati Nunukan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat Setkab Nunukan, H. Hanafiah menerengkan bahwa peran IKM dalam menunjang perekonomian masyarakat sangatlah penting. “Semoga Pelatihan Penyusunan Sistem Jaminan Halal ini dapat menjadi pengungat sebagai langkah awal untuk membina dan mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah yang berdaya saing,” harapnya.
Ketua panitia dalam pelatihan ini juga memberikan semangat pada peserta dari pelaku usaha di Kabupaten Nunukan yang hadir. “Menjadi pelaku usaha sukses itu memang butuh usaha, semua butuh proses. Meskipun kita pelaku usaha diperbatasan, jangan pernah berpikir kalau kita terbatas,” ucapnya.
Ia pun mengaku akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dan berharap kedepannya akan lebih banyak lagi BUMN dan program CSR perusahaan yang peduli terhadap pelaku usaha di perbatasan. (RDJ/foto:HM)