NUNUKAN.NIAGAASIA-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2019.
Penyerahan WTP dilakukan secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Agus Priyono kepadaBupati Nunukan Hj. Asmin Laura, disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa, Sekretaris Daerah Pemkab Nunukan Serfianus, Asisten Administrasi Setda Nunukan H. Asmar dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD, Jumat (12/6).
Bupati Laura dalam vicon menyampaikan, bahwa opini WTP kali ini sangat istimewa karena bertepatan dengan usia pemerintahanya yang sudah menginjak 4 tahun dan WTP merupakan penilaian tertinggi untuk kelima kalinya secara terturut turut sejak tahun 2015
“Alhamdulilah, ini adalah hadiah ulang tahun bagi kepemimpinan kami selama empat tahun, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah sudah baik dan harus terus dipertahankan,” kata Laura.
Keberhasilan mempertahankan WTP tahun 2019 mendapat apresiasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa. Istri mantan Bupati Nunukan H. Abdul Hafid Ahamd ini mengungkapkan rasa bahagia karena pemerintah mampu mengelolan keuangan dengan baik.
Pencapaian opini WTP tentunya hasil kerja keras pemerintah daerah dan tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif,” bebernya.
Sementara itu, Ketua BPK perwakilan Kaltara Agus Priyono dalam sambutannya menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah pengelolan keuangan yang efektif, kredibel dan selalu mengikuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPK
“Dari 783 rekomendasi yang disampaikan BPK, 87,64 persen diantaranya sudah ditindaklanjuti, sedangkan sisanya sebanyak 87 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut,” terangnya.
Agus menerangkan, pengelolaan keuangan yang baik dan efektif pada akhirnya mampu membuat angka kemiskinan dan angka pengangguran masyarakat mengalami penurunan secara signifikan, dimana angka kemiskinan turun dari 6,7% pada tahun 2018 menjadi 6,1% di tahun 2019
Angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan jauh dibawa angka kemiskinan nasional yang berada diangka 9,41%. Begitu pula angka pengangguran mengalami penurunan dari 4 persen menjadi 3 persen.
“Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau gini ratio bawah angka rata – rata nasional, itu artinya ketimpangan masyarakat di Kabupaten Nunukan semakin kecil,” kata Agus. (002)
Tag: APBD Nunukan