Pemkab Nunukan Tidak Bisa Main Bongkar Bangunan Masyarakat

ngadu
Haji Saka mengadu ke DPRD Nunukan karena bangunannya terancam dibongkar Pemkab Nunukan tanggal 7 Maret 2018.

NUNUKAN.NIAGA.ASIA- ketua Komisi II DPRD Nunukan Muhammad Nasir mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tidak bisa main bongkar bangunan masyarakat di Pasar Yamaker, apa lagi dari 12 pedagang dan pemilik bangunan, 4 diantaranya mempunyai legalitas berupa sertifikat tanah yang diterbitkan BPN Bulungan (saat itu).

“Masyarakat boleh menyampaikan protes atas rencana pembongkaran bangunan yang direncanakan Pemkab tanggal 7 Maret,” kata Nasir ketika menerima warga yang mengadu ke DPRD Nunukan, Selasa (27/02).

Menurutnya, rencana pembongkaran itu terlalu dipaksanakan pemkab, apa lagi sebelumnya tidak ada musyawarah dengan warga. Keputusan pembongkaran dibuat atas  rapat internal pemerintah semata.  “Sikap pemkab seperti itu jelas otoriter,  kenapa mengambil tindakan tanpa kesepatan atau setidaknya berilah warga hak untuk membela harta benda mereka,” ucapnya.

Nasir menambahkan, pengambilan keputusan yang sifatnya berhubungan dengan warga sebaiknya dibahas bersama, pemerintah harus menjelaskan kenapa harus dilakukan tindakan itu dan apa solusi dari imbas rencana tersebut.

Nunukan: Pedagang Keberatan Bangunan di Pasar Yamaker Dibongkar

Persoalan eks lokasi pasar Beringan di Yamakar lanjut Nasir, pernah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD beberapa tahun lalu, sayangnya hasil rekomendasi dewan dalam  pertemuan itu tidak direspon pemerintah.“Ini persoalan lama yang tidak kunjung selesai, nah tiba-tiba muncul surat edaran pembongkaran bangunan warga,” bebernya.

Surat edaran yang berisi menindaklanjuti hasil rapat diruang Bupati Nunukan tahun 2016 adalah keputusan pemerintah, bukan keputusan melibatkan warga. Keputusan seperti ini rentan menimbulkan masalah besar.

Terbukti, surat edaran dipersoalkan karena merugikan warga. Keputusan pemerintah terkesan memaksakan kehendak dan tidak memperhatikan keluhan warganya, apalagi semua penghuni disana bekas korban kebakaran. “Surat itu sepihak tanpa melibatkan masyarakat, rapat itu hasil pemerintah bukan keputusan masyarakat pemilik lahan dan bangunan,” tutur Nasir.

Pemilik bangunan Haji Saka bersama teman-temannya dalam pertemuan bersama anggota DPRD, meminta perlindungan dan bantuan penyelesaian masalah, setidaknya ada solusi terbaik diambil bersama. “Kira-kira kalau kami dipindahkan apakah sudah disiapkan lahan pengganti. Memindahkan kandang ayam saja harus disiapkan lahan pengganti, masak kami manusia tidak dipikirkan,” katanya.

Sebelum menemui dewan, Saka mengaku sempat bertemu lurah Nunukan Barat sebagai instansi perwakilan pemkab. Dari pertemuan itu, lurah mengatakan tidak semua  bangunan dibongkar. Tapi penjelasan lurah itu, kata Saka, tidak sama dengan surat edaran pemberitahuan pembingkaran bangunan yang dikeluarkan Pemkab Nunukan.

Isi surat edaran menyatakan diminta kepada warga yang menempati atau berjualan mengosongkan bangunan. “Nah ini tidak dijelaskan bagian mana dibongkar, surat menyebutkan yang menempati bangunan dan kami semua ini penghuni disana,” katanya.

Saka menuturkan, warga siap menenuhi permintaan pemerintah asalkan pemerintah memperhatikan pula keinginan masyarakat, tiga keinginan warga itu ialah, pertama; lahan pengganti disiapkan dulu. Kedua; di lahan baru nanti apakah bisa difungsikan sebagai toko dan tempat tinggal, dan berapa ukuran dan harganya. “Silahkan gusur kami, tapi ingat juga nasib kami, kami ini pedagang dan sudah puluhan tahun berdomisili disana,” katanya. (002)