BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA –  Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersiap menghadapi penyempitan ruang fiskal seiring pengetatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.  Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah menggeser fokus kebijakan ke penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang utama keberlanjutan pembangunan kota.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa, ketergantungan pada transfer pusat tidak lagi cukup aman di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional.  Pemkot harus lebih agresif memetakan potensi ekonomi lokal yang bisa dikonversi menjadi sumber pendapatan baru.

“Pengetatan DBH menjadi sinyal bahwa daerah tidak bisa hanya menunggu. Kita harus menghitung ulang potensi PAD dan mengelolanya lebih optimal,” ucap Bagus, Kamis (18/12/2025).

Sejumlah sektor dinilai masih menyimpan ruang peningkatan penerimaan, mulai dari kawasan hunian hingga pengelolaan parkir. Penataan ulang sistem parkir disebut menjadi salah satu fokus karena selama ini belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah.

Selain menggali sumber pendapatan, Pemkot juga mendorong perbaikan tata kelola perizinan. Menurut Bagus, iklim investasi yang sehat akan berdampak langsung terhadap PAD, baik melalui pajak daerah maupun retribusi.

“Kalau proses perizinan lebih cepat dan pasti, investasi akan bergerak. Dari situ PAD ikut tumbuh,” sebutnya.

Di tengah tekanan anggaran, Bagus menekankan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjaga kualitas layanan publik. Program-program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan air bersih dan penataan lingkungan, tetap diprioritaskan meski dilakukan dengan skema efisiensi.

Pemkot Balikpapan, lanjutnya, juga tengah memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar setiap kebijakan saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Konsistensi kinerja aparatur dinilai menjadi faktor penting agar tekanan fiskal tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan.

“Kita tidak boleh menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan menurunnya layanan. Justru di situ tantangan manajemen pemerintahan diuji,” tuturnya.

Di samping itu, pemerintah kota menargetkan struktur pendapatan daerah yang lebih seimbang, dengan porsi PAD yang semakin kuat. Strategi tersebut diharapkan mampu memberi bantalan fiskal saat transfer pusat mengalami penyesuaian, sekaligus menjaga stabilitas pembangunan Kota Balikpapan.

Penulis : Putri | Editor : Intoniswan