BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Menghadapi kemungkinan berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2026 sebesar 24,7 persen, Pemerintah Kota Balikpapan tetap akan mengutamakan pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa penurunan alokasi tersebut tidak akan menghambat jalannya pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah sudah menyiapkan skema penyesuaian agar program prioritas tetap terlaksana.
“Proyeksi kita tetap normal, tetapi SKPD sudah menyiapkan alternatif jika terjadi pengurangan,” kata Bagus, Rabu (23/9/2025).
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan program di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama.
Selain itu, pembangunan sekolah baru, peningkatan layanan kesehatan, serta proyek penanganan banjir dan penyediaan air bersih dipastikan tetap berjalan.
“Pendidikan, kesehatan, pembangunan sekolah, penanganan banjir, dan air bersih tidak akan dikurangi karena itu program prioritas,” tegas Bagus.
Ia berharap rencana pengurungan dana transfer tidak terlalu besar sehingga ruang fiskal daerah masih memadai untuk menjaga kesinambungan program.
Selain menjaga belanja wajib, Pemkot Balikpapan juga membuka peluang bagi pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi.
Langkah itu, baginya, mendukung program nasional pemerintah pusat yang menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah.
Bagus menjelaskan, aturan penyediaan lahan sudah diatur melalui Perda dan Perwali. Dalam satu hektare lahan, maksimal 60 persen yang boleh dibangun, sedangkan sisanya dialokasikan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, jalan, dan area pemakaman minimal dua persen.
“Ketentuan ini sudah jelas, dan Pemkot siap memberikan dukungan agar proyek rumah subsidi berjalan,” sebutnya.
Sektor perbankan turut menyediakan skema pembiayaan, mulai dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga Kredit Pembelian Lahan (KPL). Baik bank Himbara maupun bank swasta diwajibkan menyalurkan kredit perumahan, sehingga pengembang bisa memilih lembaga keuangan dengan bunga yang paling ringan.
Bagus pun menyampaikan, masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti pelaku UMKM maupun pedagang kaki lima juga berpeluang mendapatkan fasilitas KPR subsidi, asalkan lolos asesmen kelayakan.
Saat ini, ujarnya, backlog nasional masih berada di angka 9,9 juta unit, sedangkan kebutuhan perumahan di Kalimantan Timur sekitar 38 ribu unit.
Untuk mempermudah investasi, Pemkot Balikpapan telah menerapkan sistem digital dalam perizinan.
Ia mengatakan, pengembang dapat mengunggah titik koordinat lahan dan langsung mengetahui status perizinannya. Insentif berupa pembebasan BPHTB dan TBG juga diberikan untuk rumah subsidi.
“Kota ini terbuka untuk investasi, proses perizinannya lebih cepat dan transparan. Tapi pengembang tetap harus mengikuti aturan yang berlaku,” jelas Bagus.
Dengan kombinasi strategi efisiensi anggaran dan dorongan pada sektor perumahan, Pemkot Balikpapan berupaya menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu meski menghadapi penyesuaian transfer pusat.
Disamping itu, program rumah subsidi diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memperkuat iklim investasi di kota ini.
Penulis: Putri | Editor : Intoniswan
Tag: Pemkot Balikpapan