Pemkot Samarinda Diminta Perhatikan Infrastruktur di Kawasan Pinggiran

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah. (Foto: Teodorus/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kota Samarinda diminta memperhatikan infrastruktur jalan dan drainase di kawasan pinggiran kota, karena dinilai masyarakat belum memadai dan disampaikan dalam forum reses anggota DPRD Samarinda.

“Sampai saat ini yang masih sering disuarakan itu soal infrastruktur jalan dan banjir. Karena sebagian besar jalan itu baru bagian luarnya saja yang tersemenisai, sedangkan ke dalamnya masih banyak yang belum,” ungkap nggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah, pada Niaga.Asia, Selasa (16/5/2023).

Menurut Laila, pemerataan pembangunan infrastruktur harusnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Samarinda,  termasuk yang tinggal di pinggiran.

“Masih banyak jalan tanpa ada drainase di kiri kanannya,” ucapnya.

Untuk itu, Laila meminta Pemkot Samarinda agar dalam menilai progres pembangunan tidak hanya melihat di kawasan  tengah perkotaan saja, tapi harus memperhatikan juga di wilayah pinggiran seperti di Kecamatan Palaran.

“Di Rawa Makmur, Kecamatan Palaran itu masih banyak lingkungan yang belum tersemenisai. Di Samarinda Seberang juga masih banyak jalan yang becek sekali,” kata Laila.

Selain persoalan banjir dan jalan, aspirasi yang diterimanya juga terkait lampu penerangan jalan di Kelurahan Rawa Makmur yang selama ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Warga setempat menginginkan agar pembayaran voucher lampu tersebut dapat diambil alih oleh Pemkot Samarinda melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

“Artinya yang masih menjadi urgensi adalah soal semenisasi jalan, banjir dan lampu terkait penerangan jalan. Kita berharap agar aspirasi masyarakat ini  bisa didengar oleh Pemkot Samarinda,” imbuhnya.

Soal Pro-Bebaya

Disinggung terkait serapan anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) yang dialokasikan ke setiap RT. Laila menilai, program tersebut perlu dilakukan evaluasi, terutama kebutuhan anggaran di setiap RT.

Sebab, menurut Laila, kebutuhan di setiap RT tentu berbeda-beda dan itu akan berdampak pada ketersediaan anggaran yang diperoleh dari Pro Bebaya.

“Kadang ada RT yang cuma diberikan Rp 100 juta tapi bingung mau diapakan karena lingkungannya sudah terakomodir semua. Menurut saya kalau RT yang memang membutuhkan penambahan anggaran ya tinggal diajukan saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Artinya ini juga dijadikan tolok ukur bagi pemerintah,” terangnya.

Penulis: Kontributor Niaga.Asia, Teodorus | Editor:  Intoniswan | ADV DPRD Samarinda

Tag: