Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat (foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – KPU Samarinda kembali menyambangi Pemkot Samarinda, meminta kepastian atas pengalokasian anggaran untuk petugas Adhoc, Selasa (3/3). Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menekankan beberapa hal dalam rapat yang dipimpin oleh Sekda Samarinda, Sugeng Chairuddin itu.

“Kami dari KPU Samarinda, meminta agar jadi perhatian serius, menyangkut kekurangan honor adhoc. Setelah kami paparkan, dan melakukan rasionalisasi, kekurangannya itu mencapai Rp5,1 miliar,” kata dia usai rapat.

Diketahui, kebutuhan anggaran KPU Samarinda hingga saat ini diperkirakan sekira Rp6,9 miliar. Dari anggaran yang telah diterima KPU Samarinda sebesar Rp1,8 miliar, masih ada kekurangan sekira Rp5,1 miliar.

“Sampai saat ini belum ada perubahan kebutuhan,” ujar Firman.

Kemudian, dalam pertemuan tersebut, Firman menuturkan jawaban dari Sekda cukup memuaskan. “Karena Sekda sudah menjamin, menggaransi, untuk pemenuhan kekurangan itu, pasti akan dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, jika ada keterlambatan dalam penetapan APBD Perubahan, Pemkot turut menggaransi untuk tetap mencarikan dana tersebut dari pos-pos anggaran lainnya.

Kekurangan anggaran tersebut, lanjutnya, akan dialokasikan melalui penganggaran APBD Perubahan, yang akan ditetapkan Agustus 2020 mendatang. Firman berharap, penetapan tersebut tidak molor dari jadwal.

Adapun ketentuan kebutuhan dalam perencanaan awal yakni ada 7 pasangan calon (paslon) yang akan berkontestasi. Namun, jika ada perubahan jumlah paslon, makan akan berubah pula anggaran kebutuhan.

“Dalam perubahan nanti, akan kami lakukan perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), dan adendum sekaligus,” lanjutnya.

Terpisah, Sekda Pemkot Samarinda Sugeng Chairuddin berkomitmen akan mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada Samarinda 2020. Dia menjelaskan, bahwa secara substansi tidak ada masalah dalam hal anggaran.

“Kami berusaha memenuhi, kebutuhan dari KPU Samarinda untuk pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Namun demikian, dengan tetap memperhatikan kaedah dan aturan yang ada,” ujarnya.

Kendati begitu, dia mengharapkan kebutuhan anggaran tersebut bisa lebih rendah lagi. Pasalnya, menurut dia, melihat rencana yang dianggarkan itu cukup banyak, yakni dengan estimasi ada tujuh pasangan calon.

“Kalau calon lebih sedikit, pasti turun lagi. Sampai sesedikit mungkin kita menambah anggaran. Agar tidak menggeser biaya pembangunan yang lain,” tutupnya. (009)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *