Pemprov Kaltara Inginkan Percepatan Izin Konstruksi PLTA

usul
Gubernur Kaltara, DR. H Irianto Lambrie menyampaikan sejumlah usulan dan permohonan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kaltara saat diterima Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Mochammad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc, PhD, Selasa, (10/4).

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menginginkan sejumlah izin untuk investasi di Kaltara dipercepat sejumlah kementerian, termasuk percepatan izin konstruksi PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air).

Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara, DR. H Irianto Lambrie saat diterima Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Mochammad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc, PhD; di ruang kerjanya, Selasa pukul 17.00 Wita, (10/4).

Dalam pertemuan itu Menteri PUPR  didampingi Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto dan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Ir. Widiarto, SP.  Sedangkan gubernur Kaltara  didampingi Kadis PUPR Kaltara, Dr. Ir. Suheriyatna, M.Si.

Menurut Irianto, dalam pertemuan tersebut dirinya menyampaikan usulan dan permohonan antara lain; percepatan proses penerbitan izin konstruksi bendungan PLTA Kayan 1. Dukungan penganggaran/pembiayaan APBN untuk percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, jalan-jalan negara dan jembatan di perbatasan dan pedalaman, jalan antar kabupaten, infrastruktur di kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning dan Mangkupadi.

Kemudian menyampaikan permohonan  bantuan perbaikan rumah warga tidak mampu, fasilitas dan infrastruktur perkotaan, perumahan ASN, pembangunan kanal untuk dermaga di bandara Juwata Tarakan, penyelesaian embung air Kota Tarakan dan fasilitas air bersih di Kabupaten Kaltara

“Juga saya menyampaikan permohonan  perencanaan/desain teknis jembatan “bulan” sekaligus dukungan untuk pembangunan jembatan “bulan” melalui skema pembiayaan “soft loan”,” kata Irianto Lambrie dalam rilisnya. “Kaltara perlu dukungan dari Pak Menteri PUPR atas pelaksanaan  program-program terkait kewenangan Kementerian PUPR,” tambahnya.

Atas usulan dan permohonan bagi kepentingan Kaltara, lanjut gubernur, Menteri PUPR memberikan respon yang sangat positif dan berjanji akan memberikan dukungan sepenuhnya sesuai kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR dan kewenangannya, termasuk berdasarkan instruksi Presiden.

“Beliau akan mengagendakan kunker kembali ke Provinsi Kaltara, kemungkinan bulan depan sekaligus memonitor dan pengawasan terhadap kegiatan proyek Kementerian PUPR yang dilaksanakan di Provinsi Kaltara,” terang Irianto.

Pemprov Kaltara menghaturkan penghargaan dan terima kasih  atas dukungan dan kebijakan  Menteri PUPR beserta jajarannya yang selama ini memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ke-PU-an di Kaltara. (001)