TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai bulan ini (Maret) meluncurkan kegiatan sertifikasi keahlian dan keterampilan bagi 1.940 tenaga kerja di Kaltara. Kegiatan dilaksanakan di lima kabupaten/kota itu diawali Maret sampai Agustus 2020. Seluruh biaya sertifikasi ditanggung Pemprov Kaltara sebesar Rp3,54 miliar.
Sampai akhir tahun 2019 Kaltara sudah memiliki 2.046 tenaga kerja (naker) konstruksi bersertifikat keahlian (SKA) dan keterampilan (SKT). Jumlah tersebut akan ditambah pada tahun 2020 sebanyak 1.940 orang lagi, sehingga nanti diakhir awal tahun 2021 sudah berjumlah 3.986 orang.
Sertifikasi yang akan dilaksanakan meliputi SKT Quantity Surveyor, Baja Ringat, Tenaga Leistrik, Bangunan Umum, Manajemen Konstruksi, Operator Excavator, Bendungan Besar, Bangunan Gedung, Mekanikal, Teknik Jalan, dan Perumahan. (lihat grafis)
Menurut Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie, kegiatan sertifikasi tenaga kerja oleh Pemprov Kaltara sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja yang handal dalam menghadapi perkembangan ke depan.
“Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) memfasilitasi warga yang ingin mendapatkan sertifikasi tenaga kerja. Terutama di bidang konstruksi,” terangnya.
Tak hanya itu, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) memberikan pelatihan bagi tenaga kerja yang akan ikut uji uji kompetensi tenaga konstruksi.
Sertifikasi penting, untuk menghadapi persaingan yang kian ketat ke depan. Apalagi rencana kita mengembangkan kawasan industri sudah jalan. Untuk itu, perlu dipersiapkan sejak sekarang. Dan itu sudah kita lakukan.
Gubernur mengatakan, di era sekarang, persaingan di berbagai bidang sangat ketat. Tak tercuali pada sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, Pemprov Kaltara harus dan terus mempersiapkan dengan baik. “Di Kaltara, saya optimis kesiapan tenaga kerja kita, khususnya bidang konstruksi di Kaltara sudah cukup mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya tenaga kerja konstruksi di Kaltara yang sudah tersertifikasi,” ujarnya.
Sertifikasi penting sebagai daya dukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) dari bidang jasa konstruksi untuk merealisasikan kebijakan pembangunan Kaltara ke depan. Apalagi dengan banyak rencana investasi yang akan masuk ke Kaltara, yang tentu akan membutuhkan banyak tenaga kerja.
“Seperti di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, maupun PLTA, dan proyek swasta lainnya,” kata gubernur. (adv)
Tag: Ketenagakerjaan