TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) siap membantu warga binaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan pengobatan gratis. Kemudian juga siap membantu urusan penyedian lahan bagi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltara, H Irinato Lambrie saat menerima Kepala Kantor Wilayah  Kemenkumham Kaltim, Yudi Kurniadi di Tanjung Selor, Kamis (4/4/2019). Hingga saat ini Kaltara masih dalam wilayah kerja Kemenkumham Kaltim.

Menurut gubernur, dalam pertemuan tersebut, bersama Kakanwil juga  membahas sejumlah hal, khususnya terkait program kemitraan dengan Kemenkumham. Misalnya mengenai pengelolaan warga binaan di Kaltara.  “Salah satunya, dalam hal menanggulangi kesehatannya. Karena itu, saya akan instruksikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara untuk melaksanakan program pengobatan kesehatan gratis bagi warga binaan,” ungkap gubernur.

Gubernur mengakui ada kompleksitas untuk membina warga binaan itu, tapi Pemprov Kaltara juga terus berusaha membantu semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Misalnya over kapasitas Lapas di Kaltara, khususnya Tarakan dan Nunukan. “Saya sudah bertemu langsung dengan Menkumham  beberapa waktu lalu untuk mencari solusinya. Kita dari Pemprov Kaltara dengan keterbatasan anggaran terus melakukan upaya membantu lapas. Hingga hari ini persoalan lapas ini belum terpecahkan,” kata Irianto.

Bahkan, lanjut gubernur,  rencana pembangunan Lapas di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan juga terus digulirkan. Rencananya Lapas Bulungan dibangun di atas lahan seluas 9 hektare, di lokasi KM 12 Kecamatan Tanjung Selor. (001)