Pemprov Kaltara Subsidi Iuran BPJS Warga Miskin yang Belum Tercover

aa
Gubernur Kaltara, DR H Irianto: “Pemprov Kaltara subsidi iuran BPJS warga miskin yang belum tercover selama ini”. (Foto: Infopubdok Kaltara) 

TANJUNG SELOR-Pemerintah Provinsi Kalimatan Utara (Kaltara) akan mesubsidi 40 persen dari iuran BPJS-JKS warga miskin di Kaltara yang belum tercover pembayaran selama ini oleh Kementerian Sosial maupun Kabupaten/Kota se-Kaltara.

“Saya sebagai gubernur sudah menanda tangani  Pergub Kaltara No. 42/2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akomodasi dan Transportasi Pengobatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin. Pergub itu  implementasi dari amanat Instruksi Presiden (Inpres) No 8/2017, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Gubernur Kaltara, DR. H Irianto Lambrie.

Disebutkan, upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat di Kaltara, terus menjadi perhatian  baik dari segi fasilitas maupun kualitas pelayanan. Salah satunya adalah melalui komitmen untuk membiayai iuran premi bulanan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu lndonesia Sehat (JKN-KlS) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, utamanya bagi warga kurang mampu yang belum tercover layanan tersebut.

Menurut gubernur, amanat lain dari Pergub itu adalah pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara memiliki proporsi 60 persen untuk pembiayaan tersebut. Aturan proporsi tersebut berlaku per Agustus 2018. “Lewat program ini, mudah-mudahan target kita agar seluruh masyarakat di Kaltara terdaftar sebagai peserta JKN-KIS pada BPJS Kesehatan bisa segera tercapai,” terang Irianto.

Berdasarkan catatan Pemprov Kaltara potensi peserta BPJS dari kalangan warga miskin yang tidak sanggup membayar sendiri iurannya di Kaltara sebanyak 53.944 jiwa dengan total anggaran yan g diperlukan mulai September hingga Desember 2018 Rp4,95 miliar. Sebaran warga miskin yang disubsidi iurannya itu di Kota Tarakan sebanyak 6.603 jiwa dengan anggaran diperlukan Rp607,5 juta. Kabupaten Nunukan 23.019 jiwa anggaran  diperlukan Rp 2,1 miliar. Kabupaten Bulungan 24.410 jiwa, anggaran diperlukan Rp2,2 miliar.

Proporsi pembiayaan 40:60 iuran JKN-KIS Program Kaltara Sehat pembagiannya Pemprov Kaltara Rp1,98 miliar. Tiga kabupaten/kota membayarkan 60 persen dengan rincian Pemkot Tarakan adalah Rp364,5 juta, Pemkab Nunukan Rp1,27 miliar, dan Pemkab Bulungan Rp1,34 miliar.(001)