TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan mengusulkan ke Presiden Joko Widodo seluas 13.000 hektare lahan tambak di Kaltara  untuk mendapatkan sertifikat. Rinciannya, sebanyak 1.516 bidang berlokasi di Kabupaten Bulungan dan 43 bidang di Kota Tarakan.

“Luasan ini memang masih kecil dibandingkan dengan luasan tambak di Kaltara yang mencapai 149.000 hektare. Namun secara bertahap akan terus kita usulkan undul disertifikat,” kata Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Labrie mengutip laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, Selasa (22/1).

Diterangkan, luasan 13.000 hektare yang akan disertifikat, datanya valid. Pendataan by name by address menggunakan pemetaan Citra Satelit yang dilakukan pihak DKP Provinsi Kaltara, dengan melibatkan tim dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makasar.

“Seperti sudah saya sampaikan, program sertifikasi lahan pertanian dan tambak rakyat ini, merupakan tindak lanjut dari instruksi yang pernah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Kaltara pada Oktober 2017 lalu,” kata gubernur.

Untuk penerbitan sertifikatnya, Sekarang tinggal menunggu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebelumnya, kata Irianto, dia  telah melakukan audiensi dengan Dirjen Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN Bapak Muhammad Ikshan Saleh di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, sempat dibahas program sertifikasi lahan tambak. “Beliau mengatakan, sertifikasi lahan tambak rakyat ini sudah berjalan. Untuk tahap pertama, rencananya dilakukan pada Maret 2019 nanti,” ungkapnya. (adv)