Pemprov Kaltim Berikan Enam Catatan Penting RKPD 2019

saur
Saur Parsaoran. (intoniswan)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan  enam  catatan penting kepada pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2019.

Catatan penting Pemrov Kaltim itu disampaikan  Ketua Bappeda Kaltim, DR. Ir. H Zairin Zain, M.Si dalam Musrenbang RKPD Tahun 2019 Kota Samarinda, Rabu (21/3) dan dipaparkan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kaltim,  Saur Parsaoran, T.S.Pi, MEMD.

Enam catatan penting ; Pertama; perencanaan pembangunan harus responsif terhadap perkembangan kebutuhan serta tersinkronisasi dengan penganggaran. Kedua; program prioritas pembangunan provinsi/kabupaten/kota diwujudkan melalui dukungan anggaran yang tepat sasaran dan berimbang, sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga; melakukan penghematan pada belanja pemerintah dengan memprioritaskan pada belanja-belanja yang bersifat wajib. Keempat; peningkatan investasi di daerah dalam upaya mendorong PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada sektor-sektor andalan dan unggulan baru, serta mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola publik privat partnership, sehingga tidak tergantung pada dana bagi hasil (DBH) migas dan batubara.

Kemudian yang kelima; percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi/industri, dan konektivitas menuju outlet. Keenam; memanfaatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan penyiapan program kegiatan yang tepat dan telah siap baik dari sisi kesiapan lokasi, teknis perencanaan maupun teknis pelaksanaan.

Dalam penjelasan tambahannya, Saur Saur Parsaoran menerangkan, pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kaltim sudah kembali positif, 3,13 persen, tapi dibawah laju pertumbuhan nasional, 5,07 persen. Untuk mencapai laju pertumbuhan lebih tinggi, maka daerah  perlu memperhatikan keenam catatan penting tersebut.

“Laju pertumbuhan 3,13 persen di tahun 2017 memberikan arti penting karena daerah mampu mengendalikan inflasi pada angka 2,5 persen,” kata Saur. “Artinya Kaltim mampu mengendalikan harga sembako dan import, serta administered price,” tambahnya.

Keenam catatan penting di RKPD Tahun 2019 sangat perlu diperhatikan agar ketimpangan atau koefisien gini (gini ratio) yang cenderung naik, dimana di tahun 2017 pada angka 0,323 bisa diturunkan. “Kita perlu menekan lagi ketimpangan antar kelompok  pendapatan,” kata Saur. Termasuk menekan angka pengangguran yang tahun 2017 pada angka 6,91 persen dan jumlah penduduk miskin jumlahnya pada angka 220 ribu jiwa pada bulan Maret 2017. (001)