SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjalin kerja sama pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan fasilitas perhotelan, jasa akomodasi dan pembiayaan modal usaha.
Kerja sama ini digagas oleh Kementerian Perdagangan dengan melibatkan PT Accor Asia Pasifik Indonesia (AAPC) dan BNI. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (22/12/2020).
Sederet peluang disiapkan bagi para pelaku UKM dari kerja sama ini. Antara lain fasilitasi akses pemasaran, pembiayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di sektor perdagangan.
Keuntungan lainnya terkait pemanfaatan produk usaha mikro, kecil dan menengah di sektor perdagangan pada fasilitas perhotelan dan jasa akomodasi.
Termasuk pemanfaatan akomodasi dan ruang pertemuan hotel sepanjang tersedia dan memungkinkan, serta pemanfaatan program corporate social responcibility (CSR) perhotelan untuk usaha mikro, kecil dan menengah di sektor perdagangan.
“Kerja sama ini untuk memacu UKM kita agar lebih optimis. Bahwa produk yang mereka hasilkan memiliki saluran pemasaran yang pasti dan menjanjikan,” kata Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Abu Helmi saat memberi sambutan mewakili Gubernur Kaltim H Isran Noor.
Kerja sama ini lanjut Abu Helmi, menjadi salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku UKM. Menurut Abu Helmi, kegiatan ini selaras dengan Visi Gubernur Kaltim “Berani Untuk Kaltim Berdaulat”, khususnya misi ke-2 yaitu Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
Abu Helmi meyakinkan, bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi daerah. Intinya agar buruh, pekerja harian, petani, nelayan, pelaku usaha mikro dan usaha kecil, daya belinya tetap terjaga.
“Agar mereka bisa terus beraktivitas dan berproduksi,” tambah Abu Helmi.
Selain itu, Abu Helmi juga mengajak masyarakat Kaltim untuk selalu membeli produk-produk UKM lokal sehingga mampu memberikan multiplier effect (efek ganda) bagi perekonomian daerah. Meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, menciptakan peluang kerja, hingga peningkatan nilai tambah UKM terhadap PDRB.
“Menguatnya ekonomi lokal akan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah,” tegas Abu Helmi.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor menambahkan pihaknya mengusulkan 31 UKM untuk bisa dikurasi oleh pihak PT Accor Asia Pasific Indonesia (Hotel Novotel Balikpapan).
UKM yang lulus kurasi akan mendapat kesempatan melakukan perikatan kontrak jual beli bagi pemenuhan kebutuhan hotel dan memperoleh bantuan KUR/wirausaha dari BNI.
“Ada 20 UKM terpilih ditambah beberapa UKM dari Balikpapan. Pertimbangannya adalah efektivitas logistik dan mobilisasi,” ungkap Roby, sapaan karibnya.
Produk yang lolos kurasi akan mendapat kontrak kerja sama jual beli. Sedangkan untuk produk yang belum lolos kurasi akan tetap diberikan pembinaan agar dapat menyesuaikan dengan standar dan harga yang ditentukan oleh hotel.
Pihak hotel secara periodik juga akan menyiapkan ruang pamer produk di area strategis untuk dukungan promosi produk.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Syailendra menjelaskan kerja sama serupa sebelumnya dilakukan di empat provinsi. Yakni Jawa Tengah (15 Oktober 2020), DI Yogyakarta (16 Oktober 2020), Jawa Timur (25 November 2020) dan Bali (26 November 2020). Sementara penandatanganan kerja sama di Kaltim dilakukan pada 22 Desember 2020.
“Kerja sama ini akan membantu meningkatkan daya saing produk dan mentransformasi UMKM memasarkan produk dan pembiayaan mereka,” kata Syailendra.
Dia juga berharap langkah Accor dengan seluruh jaringan perhotelannya, dapat menjadi inspirasi bagi hotel-hotel di seluruh Indonesia dalam mendukung program “Bangga Buatan Indonesia”. Praktiknya dengan membeli kebutuhan hotel mereka dari para pelaku UMKM setempat.
“Begitu juga BNI dapat memperluas pemberian bantuan permodalan kepada UMKM di wilayah lainnya di Indonesia,” pinta Syailendra.
Sebagai tambahan informasi, hasil kurasi dari empat daerah yang telah melakukan kerja sama lebih dulu sebagai berikut. Jawa Tengah, dari 69 UMKM yang telah dikurasi terdapat 9 UMKM yang produknya diterima dengan nilai kontrak Rp27 juta per bulan dalam waktu satu tahun.
DI Yogyakarta, dari 19 UMKM yang telah dikurasi terdapat 6 UMKM yang produknya diterima dengan nilai kontrak Rp83 juta per bulan untuk waktu kontrak satu tahun.
Jawa Timur, dari 90 UMKM yang telah dikurasi terdapat 4 UMKM yang produknya diterima dengan nilai kontrak Rp36 juta per bulan untuk waktu kontrak satu tahun.
Bali, dari 64 UMKM yang telah dikurasi, terdapat 5 UMKM yang produknya diterima dengan nilai kontrak Rp15 juta per bulan untuk waktu kontrak satu tahun. (humasprov kaltim)
Tag: UMKM