SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Penurunan APBD Kaltim menjadi tantangan serius bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, dibawah Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

“Mengingat kondisi tersebut, kami menilai Pemerintah Provinsi Kaltim tidak boleh hanya terpaku pada sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat saja,”  kata Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Akhmed Reza Fachlevi dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin (2/6).

Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim agendanya adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Ranperda tentang RPJMD Kaltim 2025-2029. Rapat dipimpin oleh Ekti Imanuel dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Serta, 40 anggota dewan lainnya. Tak hanya itu, hadir juga dari pemerintah provinsi, Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto.

Reza yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, kembali menyampaikan

prediksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tahun 2026 menjadi Rp18 triliun, atau turun Rp3 triliun dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp21 triliun.

Menurut Reza, pemerintah harus berupaya keras mencari sumber pendapatan lain yang sah dan diakui oleh undang-undang agar pembangunan tetap berjalan lancar dan tidak terhambat akibat keterbatasan anggaran.

Fraksi Gerindra juga memberikan dukungan penuh terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam rancangan akhir RPJMD 2025-2029. Gerindra menyambut baik dua program unggulan gubernur dan wakil gubernur, yaitu program gratis pol’ dan ‘jos pol’ yang dinilai akan menjadi motor penggerak pembangunan selama lima tahun mendatang.

“Kami melihat program-program ini sangat strategis dan memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan Kaltim,” tambahnya.

Namun demikian,  Reza menekankan pentingnya melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RPJMD 2025-2029 dengan kondisi pembangunan saat ini, termasuk kinerja pemerintah dan proyeksi kapasitas keuangan daerah yang realistis.

“Setiap program dan kegiatan harus disusun berdasarkan perubahan kondisi terkini agar pelaksanaannya tepat sasaran, efektif, dan membawa hasil nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Fraksi Gerindra berharap RPJMD yang disusun tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik sehingga membawa manfaat langsung bagi kemajuan dan kesejahteraan warga Kaltim.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim 

Tag: PAD