Pemukiman di Atas Air, Perlu Dikaji Apa Sanksinya

aa

aa
Anggota Komisi 3 DPRD Bontang yang tergabung dalam Fraksi ADPS menyerahkan dokumen tangapan fraksi ADPS kepada, H Nursalam, Ketua DPRD Bontang. (Foto Ismail/Niaga.Asia)

BONTANG.NIAGA.ASIA-Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, PPP dan PKS (ADPS) menanggapi terkait Pendapat Walikota Bontang terhadap Raperda tentang Pengelolaan Permukiman Masyarakat di Atas Air.

Anggota Komisi 3 DPRD Bontang, Sulhan menyambut baik atas penerimaan Wali kota Bontang terkait dengan usulan Raperda tersebut dimana terdapat kesamaan pemahaman tentang pentingnya regulasi pengelolaan permukiman masyakat diatas air. Apalagi wilayah Kota Bontang sangat dominan dengan wilayah perairan.

“Wilayah Bontang ini banyak masyarakat yang tinggal diatas air, seperti bontang kuala, tihi-tihi dan selangan serta gusung. Jadi kami sangat bersyukur bahwa Wali Kota Bontang menyambut baik atas raperda ini,” ucap Sulhan, Senin (20/5/2019) pagi usai rapat paripurna.

Dijelaskan Sulhan, DPRD sangat sependapat dengan Wali kota Bontang, agar materi Raperda ini lebih mempertegas terkait kawasan sebagaimana diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi agar menyesuaikan dan sinergi.

Namun, terkait penerapan sanksi dalam Raperda ini, Fraksi ADPS menyarankan untuk dilakukan kajian lebih mendalam terutama dari aspek sosiologis dan historis masyarakat setempat. “Kajian ini perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak sosial yang kemungkinan terjadi dan agar Raperda ini kelak dapat terlaksana secara efektif dan efisien,” imbuhnya.  (adv)