SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemprov Kaltim terus berupaya mencari solusi untuk penanganan banjir di Kaltim, seperti di Samarinda. Salah satu upaya yang dicanangkan adalah normalisasi Sungai Mahakam.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bilang rencana normalisasi itu muncul setelah hampir 20 tahun terakhir Sungai Mahakam tidak pernah dikeruk.

Akibatnya terjadi pendangkalan di beberapa titik aliran sungai yang dilalui Sungai Mahakam ini, khususnya di area Muara Sungai Mahakam.

“Menjadi persoalan level kedalaman air, yang ada di Muara kedalamannya tidak sampai 4 meter, hanya 3,8 meter,” kata Rudy, di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jlan Gajah Mada, Samarinda, Senin 27 Oktober 2025.

Menurut Rudy, pendangkalan alur di muara Sungai Mahakam ini menjadi penyebab utama banjir di Kaltim, khususnya Samarinda, baik akibat hujan maupun luapan air pasang, sehingga menjadi sulit atau lambat surut.

“Samarinda dan sekitarnya asal hujan sedikit kita langsung banjir. Tidak hanya itu, air tinggi juga tetap banjir. Puncaknya setelah air pasang nanti ada namanya air stag, tidak naik tidak juga turun. Setelah 2 jam baru surut,” ujar Rudy.

Air pasang yang bertemu dengan curah hujan tinggi membuat sungai butuh waktu ekstra untuk menampung, disebabkan kapasitas tampung berkurang imbas pendangkalan.

“Yang menjadi persoalan ketika air pasang ketemu curah hujan tinggi. Ini sungai itu butuh waktu untuk menampung, karena pendangkalan di muara kita tadi yang cukup tinggi,” tambahnya.

Pendangkalan Sungai Mahakam terjadi karena limpahan lumpur dari kawasan hulu hingga muara, sehingga mengakibatkan sedimentasi.

“Karena itu perlu pengerukan. Sudah hampir 20 tahun tidak pernah dikeruk. Ini pentingnya melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan,” sebut Rudy.

Rudy mengungkap alasan dia berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, di mana kedalaman area Muara Sungai Mahakam yang tersisa 3,8 meter ini juga berdampak terhadap mobilitas lalu lintas kapal tongkang yang melintas di Sungai Mahakam.

“Kapal itu ada draf-nya (ukuran kedalaman rendaman dalam air). Misalnya kapal tongkang itu 300 feer itu draf-nya harus 4,8 meter. Sedangkan di Muara kita kedalamannya hanya 3,8 meter, sehingga perlu pengerukan,” jelasnya.

Mengingat anggaran kementerian/lembaga yang terbatas, Pemprov Kaltim juga mengusulkan skema pendanaan terbaik, baik melalui kerja sama pemerintah pusat dengan pihak ketiga, atau dengan memberikan kewenangan kepada Pemda Kaltim untuk mengelola pengerukan.

“Kalau dari Kementerian, kita tinggal tunggu pelaksanaannya. Tapi hampir seluruh kementerian/lembaga tidak ada dananya. Jadi perlu apakah kerja sama antara pemerintah pusat dan pihak ketiga. Atau, diberikan ke daerah untuk dikerja samakan, agar kita bisa mengatasi banjir ini,” demikian Rudy Mas’ud.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: BanjirRudy Mas'udSamarindaSungai Mahakam