Oleh : Rano Hardani
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa BUMD dapat beroperasi secara efektif dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi daerah. Selain rekomendasi kebijakan yang bersifat konvensional, terdapat berbagai pendekatan baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko di BUMD secara lebih progresif dan adaptif terhadap dinamika bisnis modern.
Pendekatan baru itu antara lain:
1.Penguatan Pengawasan Berbasis Data dan AI
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan BUMD adalah kurangnya sistem pengawasan yang real-time dan berbasis data yang akurat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi guna meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efektivitas pemantauan kinerja BUMD.
🔹Implementasi Big Data dalam Pengambilan Keputusan
Pemerintah daerah dapat menerapkan sistem berbasis big data analytics untuk memantau kesehatan finansial, operasional, dan kepatuhan BUMD secara real-time. Dengan analisis data yang mendalam, pemerintah dapat mengidentifikasi pola risiko lebih dini dan mengambil tindakan preventif sebelum masalah berkembang menjadi krisis.
🔹Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Mitigasi Risiko
Teknologi AI dapat digunakan untuk:
✅ Menganalisis laporan keuangan BUMD dan mendeteksi anomali yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan.
✅ Memantau tren operasional dan memberikan prediksi terhadap potensi kerugian akibat ketidakefisienan atau kebocoran keuangan.
✅ Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis algoritma yang mempertimbangkan data historis dan tren industri.
💡Studi Kasus:
Beberapa BUMD di sektor perbankan daerah telah menggunakan AI dalam sistem kredit scoring untuk mengurangi risiko kredit macet. Pendekatan ini dapat diperluas ke sektor lain seperti distribusi air bersih atau transportasi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan mengoptimalkan sumber daya.
2.Penerapan Model Hybrid Governance dalam Tata Kelola BUMD
Sebagian besar BUMD masih beroperasi dengan sistem tata kelola yang cenderung birokratis, yang sering kali menghambat fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah dapat menerapkan pendekatan hybrid governance, yaitu kombinasi antara tata kelola berbasis kepentingan publik dengan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang lebih profesional.
🔹Menerapkan Sistem Manajemen BUMD Berbasis Swasta (Corporate-like Management)
Meskipun BUMD adalah entitas publik, prinsip pengelolaannya perlu lebih mendekati sistem bisnis swasta yang mengedepankan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Hal ini dapat dilakukan dengan:
✅ Menerapkan sistem KPI (Key Performance Indicators) yang lebih terukur dan berbasis hasil.
✅Mengurangi birokrasi dalam proses pengambilan keputusan di BUMD.
✅ Memperluas otonomi manajerial agar direksi dapat mengambil keputusan strategis dengan lebih cepat tanpa intervensi politik yang berlebihan.
🔹Meningkatkan Kolaborasi dengan Swasta melalui Public-Private Partnership (PPP)
BUMD dapat lebih berkembang dengan melibatkan pihak swasta dalam investasi dan pengelolaan operasional. Dengan skema PPP, pemerintah daerah tetap memiliki kendali, tetapi operasional dan pengembangan bisnis BUMD dapat lebih fleksibel dan kompetitif.
💡Contoh Implementasi:
Di beberapa daerah, skema Build-Operate-Transfer (BOT) telah diterapkan dalam pengelolaan infrastruktur air minum, di mana sektor swasta diberikan hak untuk membangun dan mengelola fasilitas dalam jangka waktu tertentu sebelum diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.
3.Reformasi dalam Sistem Insentif dan Penghargaan bagi Manajemen BUMD
Salah satu faktor yang sering menyebabkan lemahnya tata kelola BUMD adalah kurangnya motivasi bagi direksi dan manajemen untuk mencapai kinerja yang optimal. Pemerintah daerah perlu merancang sistem insentif yang lebih berbasis prestasi agar manajemen BUMD memiliki dorongan untuk bekerja lebih profesional.
🔹Menerapkan Skema Remunerasi Berbasis Kinerja
Saat ini, banyak direksi BUMD yang mendapatkan gaji tetap tanpa insentif yang berkaitan dengan pencapaian target perusahaan. Pemerintah daerah perlu menerapkan sistem “pay for performance”, di mana bonus dan tunjangan diberikan berdasarkan hasil yang terukur, seperti:
✅ Peningkatan laba dan efisiensi operasional.
✅ Peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas.
✅ Keberhasilan dalam mitigasi risiko dan kepatuhan terhadap prinsip GCG.
🔹Menyusun Program Penghargaan untuk BUMD Berprestasi
Pemerintah daerah dapat mengadakan penghargaan tahunan bagi BUMD yang berhasilmenerapkan tata kelola terbaik, misalnya melalui:
✅BUMD Award yang memberikan apresiasi kepada manajemen terbaik.
✅Inovasi Bisnis BUMD untuk mendorong pengembangan layanan berbasis digital dan model bisnis kreatif.
💡ContohImplementasi:
Provinsi Jawa Barat telahmenerapkansisteminsentifberbasiskinerjabagidireksi BUMD denganmemberikan bonus tambahanbagi BUMD yang mampumencapai target keuangan dan layananpublik yang telahditetapkan.
4.Peningkatan Kesadaran akan Etika dan Pencegahan Korupsi
Salah satu masalah utama dalam tata kelola BUMD adalah masih maraknya praktik korupsi, nepotisme, dan konflik kepentingan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan program pendidikan dan pengawasan yang lebih ketat dalam aspek etika bisnis.
🔹Mewajibkan Pelatihan Anti-Korupsi bagi Direksi dan Manajemen BUMD
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelenggarakan pelatihan rutin tentang pencegahan korupsi dan transparansi bisnis.
🔹Membentuk Komite Etik di Setiap BUMD
Setiap BUMD harus memiliki komite etik yang berfungsi untuk:
✅ Mengawasi kepatuhan terhadap kode etik bisnis.
✅ Memberikan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen atau pegawai.
✅ Mendorong budaya kerja yang lebih transparan dan profesional.
💡Contoh Implementasi:
Beberapa BUMD telah menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi dengan menerapkan sistem whistleblowing yang memungkinkan karyawan melaporkan dugaan penyimpangan secara anonim tanpa takut akan ancaman atau retaliasi.
Kesimpulan
Peningkatan tata kelola dan manajemenrisiko BUMD tidakhanyamemerlukanperubahanregulasi, tetapi juga pendekataninovatif yang lebihadaptifterhadapperubahan zaman. Pemerintah daerah harus mampu:
1. Menggunakan teknologi canggih seperti big data dan AI dalam pengawasan BUMD.
2. Menerapkan model hybrid governance agar tata kelola BUMD lebih profesional.
3. Membangun sistem insentif berbasis kinerja untuk mendorong manajemen yang lebih kompetitif.
4. Meningkatkan kesadaran etika dan memperkuat pengawasan terhadap risiko korupsi.
Dengan pendekatan ini, diharapkan BUMD dapat berkembang menjadi entitas bisnis yang lebih profesional, efisien, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan ekonomi daerah.
*) Direktur Operasional & SDM PT. Kaltim Melati Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Kaltim
Tag: Manajemen