SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi PKB DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berpendapat, efektivitas kebijakan pendidikan gratis nanti akan diuji apakah lulusannya dapat mengisi lapangan kerja yang terbuka di Kaltim, dimana memerlukan berbagai keterampilan dan keahlian.
Pendapat itu disampaikan Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Sulasih, dalam Rapat Paripurna ke-16 yang terlaksana di Gedung B, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (2/6), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Ranperda tentang RPJMD 2025–2029.
Rapat Paripurna ini dihadiri 40 orang anggota dewan dan dipimpin Ekti Imanuel. Dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Fraksi PKB mendukung visi pembangunan SDM melalui penyediaan akses pendidikan gratis bagi seluruh generasi emas Kaltim. Program ini mencakup pendidikan di semua jenjang, mulai dari SMA, SMK, SLB hingga jenjang perguruan tinggi S1, S2, dan S3.
“Pendidikan gratis adalah bentuk konkret dari semangat bahwa semua anak Kaltim harus memiliki peluang yang sama untuk sukses,” ujarnya.
Menurut Fraksi PKB, persoalan krusial dari prgram ini adalah sejauh mana pendidikan gratis ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan menjamin kesejahteraan lulusan di masa depan.
“Fraksi PKB ingin tahu seberapa jauh dampak dari layanan pendidikan gratis dalam mengisi lapangan kerja di Kaltim. Sebab, kenyataannya saat ini masih banyak lulusan sarjana dari kampus-kampus di Kaltim yang belum mendapatkan pekerjaan layak,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan yang disebut sebagai Trisula, yang menekankan 3 prioritas utama pembangunan daerah, Fraksi PKB juga mempertanyakan strategi konkret pemerintah provinsi dalam memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi lokal.
“Pemerintah tidak bisa hanya berhenti pada penyediaan akses pendidikan. Harus ada jembatan yang kuat antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kalau tidak, kita hanya akan menghasilkan pengangguran terdidik dalam jumlah besar,” tambahnya.
Menurut Fraksi PKB, pemerintah provinsi perlu mengintegrasikan program pendidikan gratis dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta pembukaan akses magang dan kerja sama antara kampus dan dunia usaha.
Fraksi PKB menyarankan agar RPJMD 2025–2029 menyertakan indikator keberhasilan pendidikan yang tidak hanya diukur dari angka partisipasi sekolah atau lulusan perguruan tinggi, tetapi juga dari tingkat penyerapan tenaga kerja dan kontribusi lulusan terhadap pembangunan daerah.
Fraksi PKB ingin memastikan bahwa RPJMD 2025-2029 betul-betul berpihak pada rakyat. Pendidikan gratis harus menjadi jalan bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim, bukan sekadar angka dalam laporan.
Fraksi PKB mengaku berharap agar pemerintah provinsi bisa lebih serius menyusun kebijakan pembangunan SDM yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir, agar benar-benar berdampak bagi masyarakat Kaltim secara luas.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: GratisPolPendidikan