Peneliti INDEF: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Tidak Urgen

1 April 2021

**Pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.( Dok. Kementerian PUPR)**

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Suryaningrum, menyebut proyek pembangunan ibu kota negara baru tidak urgen.

Pemulihan ekonomi, katanya, bisa dilakukan dengan cara lain, seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah dan tak harus dengan memindahkan ibu kota.

“Beresin dulu nih Covid. Kalau sudah beres Covid, baru infrastruktur dan itu tidak harus dilakukan dengan pindah ibu kota.

“Pembangunan infrastruktur misalkan dapat dilakukan dengan membuka akses transportasi, seperti dalam hal trans Sumatera. Ibu kota di mana pun asal tak Jawa-sentris pembangunannya akan lebih baik. Ada pemerataan ekonomi,” ujarnya.

Namun, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi mengatakan yakin proyek ini akan mampu menggerakan ekonomi, salah satunya karena akan membuka banyak lapangan pekerjaan.

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur resmi diumumkan pada tahun 2019.

Pemerintah mengumumkan sejumlah alasan pemindahan, dari masalah ketidakmerataan ekonomi hingga beban lingkungan di Pulau Jawa.

Sejak pertama digulirkan, proyek ini banyak dikritik, termasuk oleh aktivis lingkungan, yang khawatir pemindahan ibu kota akan merusak lingkungan di Pulau Kalimantan.

Pemerintah sebelumnya menyusun garis waktu untuk pembangunan ibu kota baru, sebagai berikut:

2017-2019: Penyusunan dan penyelesaian kajian

2020: Penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan masterplan kota, perencanaan kawasan
2021: Penyediaan lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan, dan groundbreaking pembangunan ibu kota baru
2022-2024: Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan ibu kota Negara