Pengangguran Menurun, Presiden Jokowi: Jumlah Penduduk Miskin Terendah Dalam Sejarah

aa
Presiden Jokowi menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) siang. (Foto: Setpres)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kita patut bersyukur karena di tengah gejolak perekonomian global, pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang menggembirakan.  Namun, Presiden Jokowi mengingatkan, kita tidak boleh lengah karena tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan semakin kompleks.

“Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88% ditahun 2015, menjadi 5,17% di tahun 2018, dan terakhir Semester I-2019 mencapai 5,06%,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) siang.

Angka pengangguran, lanjut Presiden, menurun dari 5,81% pada Februari 2015, menjadi 5,01% pada Februari 2019. Sementara penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019. “Ini terendah dalam sejarah NKRI,” ujarnya.

Ditambahkan Presiden, ketimpangan pendapatan juga terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status tinggi. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah.

“Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia di 2014, menjadi peringkat 46 dunia di 2018. Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur kita termasuk listrik dan air meningkat, dari peringkat 81 dunia pada 2015, keperingkat 71 dunia pada 2018,” ungkap Presiden Jokowi.

Berbagai capaian tersebut, menurut Presiden, tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah kita lakukan. Kita tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program.

“Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian kita,” ujar Presiden Jokowi. (001)