aa
Idhamsyah. (Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pengangkatan guru honor menjadi PNS/ASN (Pegawai Negeri Sispil/Aparatur Sipil Negara) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terganjal persyaratan sertifikat pendidik dan guru honor juga belum memiliki NUPIK (Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) sebagaimana dipersyaratkan.

“Di seluruh Indonesia, pengangkatan guru honor jadi PNS terganjal persyaratan tersebut sebab, selama ini memang tidak ada program dan dana dari pemerintah untuk melakukan sertifikasi guru honor, bahkan program sertifikasi guru yang sudah PNS belum selesai secara nasional,” ungkap Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Idhamsyah menjawab Niaga.Asia, Jumat (10/8).

Untuk di Kaltim sendiri, jumlah guru honor di jenjang SD, SMP, SMA, SMK ada puluhan ribu. Untuk jenjang SMA Negeri/SMK Negeri saja di Kaltim, jumlahnya sekitar 4.000 orang. Guru honor itu mendapat semacam kompensasi berupa honor Rp1,5 juta per bulan. “Kita sudah desak Kemenpan dan RB mengangkat guru honor menjadi PNS, tapi terkendala regulasi yang mengharuskan adanya sertifikat pendidik dan NUPIK itu,” tambah Idhamsyah lagi.

Menurut Idhamsyah, satu-satunya peluang mempercepat pengangkatan guru honor menjadi PNS adalah mengubah persyaratan perlu memiliki sertifikat pendidik dan NUPIK tersebut dengan meniadakannya. Kalau penghapusan syarat itu tak dilakukan, kecil peluang guru honor menjadi PNS, karena guru honor yang ada sekarang lulusan IKIP zaman dulu yang tak mempunyai sertifikat pendidik, hanya punya ijasah dari Perguruan Tinggi. “Urusan merevisi persyaratan tersebut wewenang pemerintah pusat karena terkait dengan UU Ketenagaan Guru dan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari undang-undang,” ujarnya. (001)

 

Berita Terkait