aa
Wali Kota Balikpapan, H Rizal Effendi. (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Kota Balikpapan, Kabupaten mahakam Ulu, dan Kota Samarinda adalah tiga daerah yang berperan mengendalikan inflasi di Kalimantan Timur, sehingga memberikan sumbangan signifikan ketika inflasi di Kaltim tahun 2018 hanya 3,2%  dan menjadi yang terbaik di Indonesia.

Wali Kota Balikpapan, H Rizal Effendi, Assisten Sekda Mahulu Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Chen Tek Hen Yohanes dalam Rapat TPID Kaltim yang dipimpin langsung Gubenur Kaltim, H Isran Noor, memaparkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi, Selasa (15/10/2019).

Hadir dalam Rapat TPID Kaltim  Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Tutuk CH Cahyono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Bimo Epyanto,  Wali Kota Samarinda, H Syaharie Jaang,  Kepala Disperindagkop Kaltim, Fuad Asaddin, Kepala Bandara APT Pranoto, Dodi Dharma Cahyadi, Kepala Biro Perekonomian Setwilprov Kaltim, H Nazrin, Kepala Biro Humas dan Protokol, H Syafranuddin, dan kepala OPD di lingkungan Pemprov kaltim, dan  pejabat yang mewakili Pemkab/Pemkot se-Kaltim.

Dalam rapat tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Bimo Epyanto mengungkapkan, komoditi pembentuk inflasi di Kota Balikpapan bahan pangan berupa sayur-sayuran, bukan seperti ayam potong atau cabei dan bawang-bawangan.

“Tiga bulan terakhir, Bank Indonesia Balikpapan memantau, komoditi yang bergejolak harganya malahan sayur-sayuran. Penyebabnya karena suplai berkurang karena faktor cuaca, kemarau di daerah penghasil sayur-sayuran, baik di daerah sekitar Balikpapan maupun dari Sulawesi atau jawa Timur,” ujar Bimo.

Menurut Wali Kota Balikpapan, H Rizal Effendi, inflasi di Balikpapan tidak mencolok, pengendalian dilakukan dengan memantau stok bahan pokok dan pangan lainnya di Balikpapan, kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pengusaha yang bergerak dalam perdagangan bahan pangan.

Dikatakan pula, kalau ada inflasi, lebih karena faktor pola konsumsi masyarakat yang berlebihan, terutama di bulan puasa, atau Ramadhan. Konsumsi masyarakat di bulan puasa meningkat, tapi banyak yang terbuang. “Selama bulan puasa, sampah sisa makanan naik 200 ton lebih. Itu bukti masyarakat belanja bahan makanan melampaui yang dibutuhkan dan memicu inflasi,” ujar Rizal.

Sekarang ini, lanjut Rizal, tengah berlangsung kampanye mengubah pola konsumsi masyarakat, dari semula suka berlebihan menjadi pola kunsumsi yang terkendali tapi tetap sehat. Dari pola konsumsi yang memilih bahan pangan segar-segar, mengkonsumsi daging beku, dari serba membeli sayur-sayuran di pasar dengan memproduksi sendiri di lahan pekarangan.

“Itu yang kita lakukan,” ujarnya. “Tapi namanya mengubah budaya makan, perlu waktu. Tapi terus dikampanyekan,” kata Rizal.

Rizal menjelaskan, harga-harga bahan pokok dan pangan di Balikpapan masih dalam batas wajar, namun yang jadi masalah adalah kelangkaan BBM Subsidi, seperti bio solar dan premium (bensin), dan itu dikeluhkan masyarakat. BBM subsidi tidak pernah cukup di SPBU, termasuk di pangkalan bagi nelayan, sehingga membuat antrian di SPBU sangat panjang.

“Sebagai kota penyangga calon ibu kota negara, malu juga kita Pak Gub,” kata Rizal melaporkan ke Gubernur Kaltim, Dr. H Isran Noor.

Mahulu subsidi

aa
Assisten Sekda Mahulu Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Chen Tek Hen Yohanes . (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

Assisten Sekda Mahulu Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Chen Tek Hen Yohanes dalam rapat TPID melaporkan, harga komoditi pokok dan pangan di Mahulu pada dasarnya stabil dan masih dalam jangkauan daya beli masyarakat, dan tidak menyumbang inflasi.

Pengeluaran masyarakat yang bisa memicu inflasi, kata Yohanes, pada transportasi yang mahal, apa lagi saat musim kemarau, sekali jalan dengan kapal dari Ujoh Bilang ke  wilayah kecamatan lain bisa Rp1 juta. “Supaya pengeluaran untuk transportasi tidak memicu inflasi, Pemkab Mahulu mesubsidi angkutan orang dan barang,” katanya.

Menurut Yohanes, setiap tahun melalui APBD Mahulu dialokasikan subsidi transportasi barang dan orang. Tahun 2019 dialokasikan dana subsidi untuk angkutan bahan pokok dan pangan Rp2,5 miliar dan untuk orang sekitar Rp5 miliar. “Lewat subsidi tersebut, harga komoditi pokok dan pangan tetap stabil,” paparnya.

Ia berharap Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih pada pembangunan jalan darat dari Kubar ke Ujoh Bilang, Mahakam Ulu. Keberadaan jalan bisa menekan biaya transportasi, dan harga barang di Mahulu. (adv)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *