SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fokus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H adalah terhadap komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, atau kelompok volatile food. Upaya pengendalian inflasi juga terus diperkuat melalui implementasi strategi 4K, yaitu menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Prov. Kaltim Jajang Hermawan mengatakan itu dalam High Level Meeting (HLM) antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, hari Jumat, 6 Maret 2026.
High Level Meeting dibuka secara daring oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E. dan dihadiri secara luring oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si, selaku Ketua TPID Provinsi Kaltim.
Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Kalimantan Timur (Danrem 091/ASN, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Polda Kaltim), Sekretaris Daerah Prov. Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kaltim, Kepala Daerah Kab/Kota, Kepala OPD dan instansi vertikal terkait.
Secara historis, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Indonesia saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Ramadan, Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru didominasi oleh kelompok volatile food meliputi, Daging, Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Beras, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam, Emas Perhiasan, dan Tarif Angkutan Udara.
Menurut Jajang, dalam mendukung penguatan kebijakan berbasis data, pemanfaatan aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) – Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis kecerdasan buatan (AI) secara lebih responsif dan terintegrasi lintas instansi.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“Dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idulfitri, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara komprehensif melalui strategi 4K,” ucapnya.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem Mandau Kaltim sebagai instrumen pemantauan harga dan pengambilan kebijakan berbasis data, memperkuat peran BUMD dalam pengelolaan stok komoditas pangan strategis, serta memastikan setiap langkah kebijakan berpedoman pada Roadmap TPID 2025–2027 agar lebih terarah, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan struktural daerah.
”Melalui forum diskusi ini, saya harap seluruh pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan memastikan ketersediaan pasokan pangan dan bahan pokok. Termasuk stabilitas harga dapat terjaga dengan baik dan bisa diterima masyarakat”.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji juga menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi antar perangkat daerah dalam memastikan ketersediaan stok komoditas pangan utama, meningkatkan pemantauan terhadap potensi gangguan distribusi maupun kenaikan harga yang tidak wajar, serta memperkuat intervensi pasar melalui berbagai program stabilisasi harga.
“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kita perlu memperkuat koordinasi lintas daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan menahan gejolak harga agar tetap terkendali”.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan HLM ini, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui implementasi strategi 4K serta optimalisasi berbagai program stabilisasi harga utamanya menjelang HBKN Idulfitri 1447 H.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: InflasiTPID