Penunjukan Hadi Tjahjanto untuk Amankan Pebisnis

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan keterangan pers usai dilantik Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Juni 2022. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Dinamisator JATAM Kaltim, Pradarma Rupang dan Koordinator JATAM,  Melky Nahar menilai penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil, oleh Presiden Jokowi, tak terkait dengan upaya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pelik yang dihadapi rakyat.

“Perombakan kabinet itu juga tampak diarahkan hanya untuk mengamankan sejumlah kepentingan rezim Jokowi dan segelintir elit-pebisnis lingkarannya, salah satunya terkait mega proyek Ibukota Negara (IKN),” kata Pradarma Rupang dalam press rilisnya yang diterima Niaga.Asia, kemarin.

Hal ini bisa terlihat dari pernyataan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto usai dilantik Jokowi, Rabu (15/6/2022).

“Hadi dengan gamblang menjelaskan jika salah satu agenda prioritasnya adalah terkait pembebasan lahan untuk pembangunan IKN, sebagaimana arahan Presiden Jokowi,” ujar Rupang.

Menurut dia, pernyataan Menteri Hadi, apalagi dengan latar belakang militer, menjadi ancaman baru bagi masyarakat di sekitar kawasan IKN yang, sejak Jokowi mengumumkan pemindahan IKN pada Agustus 2019 lalu, suaranya tak pernah didengar, diabaikan.

Apalagi, jauh sebelum Jokowi mengumumkan pemindahan IKN, tanah milik warga di Kelurahan Pemaluan, Telemow, Maridan, dan Kelurahan Sepaku telah diserobot oleh PT ITCI Hutani Manunggal. Hingga kini, lahan-lahan tersebut belum dikembalikan kepada masyarakat adat setempat.

“Bahkan, di konsesi IKN seluas 256 ribu hektar itu, sebanyak 41% merupakan tanah yang telah lama dikuasai warga, namun pemerintah tidak melayani proses sertifikasi hak milik yang diajukan warga selama ini,” ungkap Rupang.

Ironisnya, sejumlah lahan dan rumah milik warga setempat justru telah dipatok secara sepihak untuk pembangunan kawasan IKN oleh pemerintah, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari warga.

“Agenda prioritas Menteri Hadi untuk membebaskan lahan di kawasan IKN itu jelas menambah ancaman bagi warga lokal. Mengingat, warga tengah menuntut pemerintah untuk status tanahnya  diakui, bukan dibebaskan, apalagi dipindah-paksakan,” tegas Rupang.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: