Penyelesaian Bendungan Marangkayu Menunggu Komitmen Pemkab Kukar

area
Areal genangan Bendungan Marangkayu 544 hektar belum dibebaskan Pemkab Kukar.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pembiayaan Konstruksi Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp262 ,892 miliar menggunakan dana dari APBD Provinsi Kaltim dan APBN, sekarang agar bendungan itu bisa berfungsi perlu komitmen dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan pembebasan tanah untuk areal genangan.

Hal itu diungkapkan  Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setwilprov Kaltim, Ir. Hj Lisa Hasliana, M.Si ketika dikonfirmasi Niaga.asia, Selasa (20/3).

Menurutnya,  permasalahan Bendungan Marangkayu, khususnya kelanjutan pembebasan tanah untuk areal genangan sudah dibahas dan hasil telaahan sudah disampaikan ke Gubernur Kaltim tanggal 7 Maret 2018. “Untuk konstruksi bendungan tidak ada masalah lagi. Kita tinggal menunggu pembebasan tanahnya, dimana dalam hal ini perlu komitmen Pemkab Kukar,” ujarnya.

Kegiatan pembebasan tanah, menurut Lisa ada dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Kegiatan untuk dua kegiatan tersebut, seseuai ketentuan harus dibiayai Pemkab Kukar atau dari APBD Kukar. Kegiatan persiapan mencakup pembuatan  dokumen rencana pengadaan tanah, pengadaan peralatan ukur, pemasangan patok batas areal genangan, pengukuran lapangan, dan honor-honor tenaga pengukur di lapangan.

Pendanaan untuk kegiatan persiapan tersebut, lanjutnya, sudah dimintakan ke Pemkab Kukar  tahun 2016 agar dialokasikan di APBD Kukar Tahun Anggaran 2017 atau di APBD-Murni Tahun Anggaran 2018. “Namun berdasarkan informasi yang kita terima dari Pemkab Kukar, alokasi dana untuk kegiatan penyusunan dokumen pembebasan tanah dan kegiatan ikutannya tak diakomodir DPRD Kukar di ABPD-Murni Tahun 2018. Itu artinya kegiatan menjadi molor lagi,” kata Lisa.

Bendungan Marangkayu: Dana Rp262,892 Miliar Mubazir

Dijelaskan pula, seuai sepesifikasi bendungan yang dibangun, bendungan Marangkayu itu memberikan manfaat ekonomi tinggi ke Kukar maupun ke masyarakat. Air dari bendungan selain untuk pertanian (sawah), areal genangan juga bisa untuk budidaya ikan air tawar, kemudian air bendungan juga bisa dijual ke PDAM Bontang sebagai  bahan baku air bersih bagi kota Bontang. “Kelihatannya masih perlu didialogkan lagi dengan Pemkab Kukar,” katanya.

lisa
Ir. Hj Lisa Masliana, M.Si

Kemudian, secara teknis Lisa   memaparkan, sampai akhir tahun 2016, anggaran atau dana untuk pembangunan konstruksi bendungan yang bersumber dari APBD Provinsi Kaltim sebesar Rp175,532 miliar dan dari APBN sebesar Rp87,356 miliar atau seluruhnya lebih kurang Rp262,892 miliar.

Kemudian dari 615 hektar areal untuk genangangan, lebih kurang 71 hektar sudah dibebaskan Pemkab Kukar dalam kurun waktu 2007-2012. Dengan demikian masih ada areal seluas 544 hektar harus dibebaskan. Dari 544 hektar tersebut, 196 hektar penguasaannya secara formal adalah atas nama HGU (Hak Guna Usaha) PT Perkebunan Nasional (PTPN) XIII.

“PTPN tidak keberatan melepas lahannya tersebut,” kata Lisa. “Tapi di lapangan lahan PTPN itu juga diklaim masyarakat,” tambahnya. Kemudian, juga ada sebanyak 92 KK (kepala keluarga) perlu direlokasi karena berada dalam areal genangan.

Khusus keberadaan 9 sumur bor migas dan jalur pipa PT VICO yang juga berada dalam areal genangan, menurut Lisa, ditingkat pusat sebetulnya sudah tidak ada masalah, untuk mengamankan sumur migas, penyusunan rencana dan pembiayaan membuat konstruksi pengaman dananya dari SKK Migas. “Menko Perekonomian sudah menginventarisir  permasalahan,” ungkapnya. Kemudian juga telah merekomendassikan ke SKK Migas membuat DED (detail engineering design) pengamanan fasilitas sumur,” tambahnya.

Berdasarkan rapat terkait penyelesaian bendungan tanggal 27 Desember 2017, kata Lisa, disepakati; Pertama;  terkait penanganan 9 (sembilan) sumur bor dan jalur pipa yang terkenan dampak apabila digenangi: 1. SKK Migas Vico telah mengalokasikan anggaran untuk penyusuan DED untuk tahun 2018. Pelaksanaan tender konsultan penyusun DED dan pelaksanaan penyusunan DED ditargetkan selesai pertengahan tahun 2018. 2. Terkait pembiayaan fisik akan menunggu hasil DED dan dikoordinasikan operator Wilayah Kerja Migas Sangasanga (pengganti Vico yang baru). (001)