gedung
Proyek pembangunan gedung serba guna di Komplek Education Center Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim merugikan keuangan negara Rp3,786 miliar lebih. (intoniswan)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Penyimpangan saat pembangunan gedung serbaguna di Komplek Education Center  (EC) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur  seperti jadi mainan penegak hukum antara Polisi dan Kejaksaan, padahal hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah menyatakan di proyek tersebut telah merugikan keuangan negara Rp3.786.029.808,oo dan kontraktornya pun tak mau menyetor denda keterlambatan Rp584.915.890,40.

“Saya mendengar antara Kejaksaan dengan Kepolisian saling menghindar mengusut dugaan penyimpangan di proyek tahun 2013 tersebut, sampai berlarut-larut hingga kini. Kelihatannya bakal menguap ditelan waktu,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Rakyat Kaltim, Muhammad Ridwan menjawab Niaga.Asia, Minggu (22/4/2018).

BPK dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) tahun 2015  oleh Auditoriat Utama Keuangan Negara VI yang dituangkan dalam LHP Nomor:22/HP/XIX/08/2015, tanggal 24 Agustus 2015, ditanda tangani, Syafrudin Mosii menerangkan, PPTK Proyek Pembangunan EC, Id di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, membayar ke kontraktor PT Dharma-Indocipta (KSO) lebih besar dari realisasi fisik yang dikerjakan sebesar Rp3,786 miliar lebih. PPTK juga tidak mengenakan denda keterlambatan menyelesaikan proyek sebesar Rp584 juta lebih.

Berdasarkan penelusuran Niaga.Asia, kontraktor pemenang lelang PT Dharma Perdana Muda (DPM) adalah milik, H Zainal Abidinsyah Alam. Tapi dalam pekerjaan EC, Zainal meminjamkan perusahaannya, DPM kepada Anwar Ibrahim, seorang pengusaha asal Pontianak, Kalimantan Barat.

Kemudian, dalam proyek EC tersebut yang terjadi bukan hanya ada kelebihan bayar, tapi pekerjaan yang dikerjakan juga asal-asalan, sehingga baru tiga bulan proyek senilai Rp71,210 miliar sudah rusak konstruksinya. “Kontraktor seharusnya hanya dibayar Rp67,424 miliar, tapi dibayar Rp71,210 miliar, atau lebih bayar Rp3,786 miliar,” ungkap BPK.

Hingga saat ini berdasarkan pantaun di lapangan, kerusakan-kerusakan di konstruksi gedung, atap dan kisi-kisi penahan gedung secara berkala dilakukan perbaikan ringan, tapi tak diketahui sumber dana perbaikannya. “Kita plester-plester aja yang pecah-pecah, walau secara konstruksi ngak ada pengaruhnya, rusaknya akan terus berlanjut,” ungkap pekerja harian lepas di EC minggu lalu. (001)

Berita Terkait