sr
Sri Mulyani.

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi berlaku per 1 Juli 2018. Terbitnya payung hukum yang merupakan pembaruan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 diharapkan mempermudah pelaksanaan pengadan barang/jasa pemerintah, sekaligus meningkatkan efisiensi.

“Penting melakukan perbaikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Karena kita melihat bahwa jumlah anggaran yang digunakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa yang jumlahnya semakin lama semakin besar,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keynote speech sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018, seperti dilaporkan Media Indonesia.com, Kamis (28/6).

Proses pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel mencerminkan tata kelola anggaran yang baik. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.220,7 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp1.454,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp766,2 triliun.

Dari besaran belanja pemerintah yang terbilang fantastis, belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) tercatat Rp847,4 triliun. Alokasi belanja K/L, sambung Ani, sapaan akrabnya, diserap belanja modal sebesar Rp203,9 triliun dan belanja barang sebesar Rp320 triliun.  Berdasarkan kalkulasi pemerintah, pengadaan barang/jasa setidaknya mencapai Rp524 triliun atau 36% dari belanja pemerintah pusat.

“Melalui proses pengadaan barang/jasa sebesar Rp524 triliun, kalau melihat di banyak negara, semestinya meng-create bisnis. Ini lah yang sebetulnya dilakukan bagaimana negara mampu menunjang perekonomian. Melalui belanja negara yang bisa meng-create bisnis, baik skala besar maupun skala kecil,” imbuh Bendahara Negara.

Di satu sisi, dia menekankan persoalan yang membayangi besarnya belanja negara ialah tata kelola dan level of playing fied sehingga tidak menciptakan ketimpangan dari sisi pelaku ekonomi. Dalam hal ini, perbaikan proses pengadaan barang/jasa tidak sekadar menciptakan penghematan dari sisi belanja.

Menurutnya, urgensi perbaikan pengadaan barang/jasa tidak lepas dari luasnya dimensi sosial ekonomi yang dimiliki. Menyoroti penyerapan belanja negara sepanjang 2017 mencapai 93,8% dari pagu anggaran atau meningkat 85,3% dari 2016 lalu. Perbaikan penyerapan belanja negara, setidaknya mencerminkan peningkatan kemampuan Satuan Kerja (Satker) di level K/L.

Kendati demikian, Ani mengingatkan agar masing-masing Satker lebih cermat dalam membuat perencanaan anggaran. Mengingat, serapan anggaran kerap tidak sesuai dari desain awal yang ditetapkan.

“Saya membayangkan kalau seluruh pengadaan barang kita sebenarnya lebih efisien, pasti pada akhirnya nanti jumlah belanjanya tidak sebanyak yang diundangkan. Poinnya adalah seluruh manajemen negara tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak efisien dalam meng-organize antara prioritas tinggi dan prioritas rendah, ya kita sendiri sebagai bangsa Indonesia yang akan menderita,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *