SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Perbankan di Kalimantan Timur, baik bank negara maupun swasta sudah sangat siap dengan peralihan katu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), bahkan secara bertahap sejak bulan Mei lalu sudah memberikan kartu GPN kepada nasabah yang membuka rekening baru dan yang meminta ganti kartu lama ke kartu GPN.

Hal itu terungkap dalam Konferensi Pers bersama  Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Nur  dengan sejumlah pimpinan bank swasta dan negara di Kantor BI Samarinda, Jumat (19/10/2018) sore. Hadir dalam Konferensi Pers  perwakilan dari Bank Central Asia (BCA), Tjiong Cie Ye, Bank Mandiri, Indrawan M Putra dan Zodiak SA, Bankaltimtara, Hairuzman, Bashir Alhamdani, Bobby D, Dedy Apriadi, dari Bank Syariah Bukopin, Farhan K, dari Bank Arta Graha, Henny Wahyuni, dan Ignasius Sabdo dari CMB Niaga.

Perbankan Ajak Nasabah Beralih ke Kartu GPN

Menurut Muhammad Nur, sejak dimulai penggunaan kartu GPN total nasabah bank yang berada di wilayah kerja Bank Indonesia Samarinda sudah mencapai 45.000 orang. Kemudian ditargetkan bertambah 10.000 setelah dilounching nanti hari Minggu (21/10/2018) di GOR Segiri.

Pelayanan serentak di luar kantor bank dilakukan mulai tanggal 22-26 Oktober di Kantor BI Samarinda, Taman Samarendah, dan Balai Kota Samarinda. “Kartu GPN ini memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi non tunai dan mengefisienkan biaya yang harus dikeluarkan perbankan,” ujarnya.

Sementara itu Pimpinan BCA Samarinda, Tjiong Cie Ye, Indrawan M Putra dari Bank Mandiri, Farhan dari Bank Syariah Bukopin, maupun Hairuzzaman dari Bankaltimtara, secara bergantian sama-sama mengungkapkan, sejak bulan Mei lalu sudah memberikan kartu debit berlogo Garuda atau kartu GPN kepada nasabah baru dan melakukan pergantian kartu lama ke kartu GPN  kepada nasabah lama. “Sudah dilaksanakan, selain atas permintaan nasabah, juga atas inisiatif bank mengajak nasabah beralih ke kartu GPN,” Indrawan.

Kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) implementasi dari  Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN. Penggunaan kartu debit berlogo GPN merupakan terobosan dalam rangka menghilangkan fragmentasi layanan pembayaran ritel, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sistem pembayaran yang lebih efisien melalui interkoneksi dan interoperabilitas. Masyarakat dapat menggunakan kartu ATM atau debet dengan logo GPN di seluruh ATM dan terminal pembayaran dalam negeri dengan biaya lebih rendah.

Menurut  Chaikal Nuryakin, peneliti senior dari LPEM FEB UI mengatakan,  penyelenggaraan GPN  menandakan suatu kemajuan pada upaya pemerintah untuk lebih bergiat memindahkan sistem transaksi tunai menjadi nontunai. Dalam kajiannya, kebijakan GPN bisa menurunkan biaya merchant discount rate (MDR) yang dibayarkan merchant secara agregat sebesar Rp 830 miliar atau 47%  per tahun, dari sekitar Rp1,75 triliun menjadi Rp920 miliar.  Di sisi lain, penurunan MDR akan mengurangi fee based income dari bank issuer (bank penerbit kartu) dan acquirer (bank atau lembaga lain yang melakukan kerjasama dengan pedagang) masing-masing sebesar 77% dan 20%. “Akibatnya, dorongan bagi bank issuer untuk berinovasi pada produk kartu debit dan bank acquirer untuk mengakusisi lebih banyak merchant terancam menurun,” katanya.

Dari apek kartu, LPEM FEB UI memperkirakan, akan ada 100 juta kartu berlogo GPN yang beredar di masyarakat dengan biaya administrasi yang lebih murah sekitar Rp 1.000 per kartu per bulan. Meski demikian, masih ada sebagian nasabah yang akan tetap mempertahankan kartu debit berlogo internasional karena kebutuhan perjalanan ke luar negeri.  Maklum, kartu berlogo GPN tidak dapat digunakan untuk transaksi luar negeri dan transaksi daring. Sehingga, total kartu debit beredar akan naik dari 140 juta menjadi 162,5 juta kartu.

Secara agregat, akan terjadi inefisiensi biaya administrasi sebesar Rp 163 miliar per bulan atau Rp 1.96 triliun per tahun karena ada sekitar 22,5 juta kartu berlogo GPN yang tidak digunakan atau dormant. Adapun biaya produksi kartu-kartu dormant tersebut mencapai Rp585 miliar dalam empat tahun ke depan. (001)