TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Rencana pembangunan jembatan penghubung antara Sangasanga–Anggana kembali mencuat dan memunculkan perbedaan sudut pandang dari pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Jika DPRD Kukar menilai proyek ini mendesak dan harus segera diprogramkan, DPRD Kaltim justru meminta agar lebih berhati-hati dalam penganggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa, meskipun pembangunan jembatan ini membutuhkan anggaran besar, pemerintah daerah tidak boleh ragu untuk memulainya. Langkah awal yang paling penting adalah memasukkan proyek ini dalam perencanaan resmi pemerintah daerah.
“Kalau soal anggaran cukup atau tidak, ya kita mulai saja. Yang penting itu, ada usaha dari pemerintah kabupaten melalui perencanaan dan penganggaran. Kita harap berkolaborasi dengan provinsi, kalau perlu juga kita minta Kementerian PUPR bisa merespon. Karena sebenarnya, anggaran kita kan besar di sana terkait dengan dana bagi hasil maupun dana transfer daerah,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Peluang keterlibatan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kukar melalui skema pendanaan non-APBD juga diusulkan olehnya. Ia menegaskan, pembangunan jembatan tidak harus sepenuhnya bergantung pada keuangan daerah.
“Bahkan yang paling penting, karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang besar di Kukar, kita juga berharap mereka bisa berkontribusi dengan dana pihak ketiga. Itu juga bisa dilakukan,” jelasnya.
Pembangunan Jembatan penghubung antara Sangasanga–Anggana ini dipandang sebagai prioritas utama bagi politikus PDI Perjuangan tersebut, karena dapat memperpendek jarak antarwilayah dan meningkatkan pemerataan akses pelayanan publik.
“Intinya konektivitas dua kecamatan ini bisa lebih dekat dan akses pelayanan lebih merata. Kami pasti bersepakat dan akan menyetujui pembangunan jembatan tersebut,” terangnya.
Berbeda dengan sikap DPRD Kukar, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai rencana kolaborasi pembangunan jembatan tersebut masih perlu dikaji secara matang, terutama dari sisi urgensi dan kemampuan anggaran daerah.
“Kalau memang berkesesuaian dan dianggap urgent, karena masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Apakah yang mandatory sudah dilaksanakan. Karena sampai sekarang walaupun belum ada jembatan, dia kan masih bisa jalan. Karena itu dananya enggak kecil,” paparnya.
Menurut pria kelahiran Agustus 1973 tersebut, pemerintah daerah harus bisa menentukan skala prioritas pembangunan yang benar-benar berdampak langsung dan mendesak bagi masyarakat luas, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal yang ada saat ini.
Ia menilai, proyek-proyek infrastruktur bernilai besar seperti pembangunan jembatan harus dibandingkan dengan kebutuhan lain yang sifatnya lebih mendesak, seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta perbaikan infrastruktur dasar di wilayah yang masih terisolasi.
“Kalau yang lain masih bisa jalan, kenapa tidak yang lebih urgent dulu. Infrastruktur yang benar-benar belum tembus itu yang seharusnya diprioritaskan,” tuturnya.
Ia juga mencontohkan kondisi akses jalan di wilayah pedalaman Kaltim yang hingga kini masih sangat memprihatinkan. Hasanuddin bahkan menceritakan pengalamannya saat mendampingi Gubernur Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu, yang membutuhkan waktu tempuh hampir satu hari penuh akibat buruknya kondisi jalan.
“Kita hampir 24 jam di jalan. Pas hujan, harus berhenti duduk disitu, menunggu alat berat. Jadi ini memang memperhatikan, saya kira ini yang lebih penting. Kalau yang lain masih bisa jalan, ini dulu (akses ke Mahakam Ulu), kalau ini sudah tembus, baru kita pikirkan yang lain,” bebernya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa dinamika penganggaran di tingkat provinsi saat ini juga dipengaruhi oleh pergeseran alokasi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk benar-benar selektif dalam menentukan program strategis.
“Saya melihatnya lebih ke program-program unggulan pemerintah yang betul-betul terasa langsung manfaatnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: InfrastrukturJembatan