TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Perkembangan pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara) positif. Hal itu dibuktikan dengan beberapa catatan perkembangan positif yang dicapai tahun 2019, antara lain jumlah penduduk miskin yang turun menjadi 6,49 persen atau 48,61 ribu orang.
“Dibandingkan Maret 2019, penduduk miskin Kaltara berjumlah 48,78 ribu atau 6,63 persen. Kemudian, gini ratio terus turun mendekati angka 0 yaitu 0,291.
Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie setelah menerima opini WTP untuk ke-6 secara beruntun atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2019 dari Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis secara virtual melalui Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara Agus Priyono kepada gubernur Kaltara dan Ketua DPRD Norhayati Andris) dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan II tahun 2020 di gedung DPRD Kaltara, Rabu (10/6/2020).
Semakin mendekati 0 berarti pemerataan semakin baik, dampak pembangunan yang merata. Ada beberapa provinsi yang gini ratio-nya 0,4 yang menandakan kesejahteraan yang begitu timpang. “Bersyukurlah bahwa kita ditakdirkan hidup dan merasakan pemerataan itu dengan nyata,” ujar gubernur.
Soal IPM yang diminta terus oleh BPK untuk ditingkatkan, IPM Kaltara telah jauh meningkat dibanding awal provinsi Kaltara terbentuk. IPM yang awalnya di angka 69, kini telah mencapai 71,56. Sedikit lebih rendah dibanding IPM Nasional 71,92.
“IPM kita yang telah meningkat itu menggambarkan kualitas manusia Kaltara makin bagus,” kata gubernur.
Tingkat pengangguran pada bulan Agustus 2019 sebesar 4,40 persen lebih rendah dari bulan Februari 2019 sebanyak 5,54 persen, dan lebih rendah dari Agustus 2018 sebesar 5,22 persen. Ekonomi Kaltara tahun 2019 pun mampu tumbuh sebesar 6,91 persen lebih cepat dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,86 persen. Dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,02 persen.
Selain dibuktikan melalui indikator kesejahteraan, lanjut gubernur, program strategis Pemprov Kaltara pada tahun 2019 telah banyak dirasakan manfaatnya. Antara lain merehab 437 unit rumah melalui dana APBD sebesar Rp 6,6 miliar. Dibantu alokasi APBN sebesar Rp 52,5 miliar untuk rehab 3.139 unit rumah.
“Sejak tahun 2016 sampai 2019, sudah sebanyak 10.499 rumah direhab baik yang menggunakan APBD maupun APBN,” terangnya.
Masyarakat perbatasan dan pedalaman juga disentuh program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang dan Penumpang. Di Bidang Kesehatan, kita menjalankan program Dokter Terbang. Tahun 2019, sebanyak 3.329 warga perbatasan, tertinggal dan kepulauan) tersentuh program ini. Termasuk mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk meng-cover pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 37.480 warga kurang mampu.
“Melalui APBD Kaltara 2019, kita telah menyelesaikan pembangunan Toko Indonesia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Untuk mensuplai barang ke sana, kita akan berdayakan BUMD PT Benuanta Kaltara Jaya,” paparnya.
Gubernur juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemprov Kaltara. Terimakasih kepada jajaran DPRD dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memberi masukan dalam penyelenggaraan Pemprov Kaltara.
“ Bahwa kita memang harus bersinergi terus menerus dan memperbaharui niat lurus kita agar apa yang kita laksanakan terus on the track,” pungkasnya. (adv)
Tag: APBD KaltaraPembangunan